IMPLEMENTASI PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)

RAUL AGUNG SANTYAGO, 1860103221083 and NURUSH SHOBAHAH, 198905102018012003 (2026) IMPLEMENTASI PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (833kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (145kB)
	Text BAB I.pdf Download (315kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengelolaan Air PAM di Desa Sambitan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Raul Agung Santyago, NIM. 1860103220183, Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan pembimbing Nurush Shobahah, M.H.I. Kata Kunci: Impelentasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Sumber Daya Air, Fiqh Siyasah, Hippam. Pengelolaan sumber daya air merupakan isu penting yang menuntut keterlibatan negara dan masyarakat agar pemanfaatannya berlangsung adil, transparan, dan berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan air yang berkeadilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, khususnya Pasal 63, menegaskan peran penting partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Prinsip ini sejalan dengan Fiqh Siyasah yang memandang air sebagai milik umum yang harus didistribusikan secara adil oleh pemimpin demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) hadir sebagai wujud partisipasi masyarakat di tingkat lokal, termasuk di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Air Oleh HIPPAM di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung, dan (2) Implementasi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Pengelolaan Air Oleh HIPPAM di Desa Sambitan Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pasal 63 UU SDA dalam pengelolaan HIPPAM di Desa Sambitan ditinjau dari dua aspek utama, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya, dan (2) perspektif fiqh siyasah yang berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan ketaatan rakyat kepada pemimpin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) HIPPAM telah melaksanakan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 63 namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. (2) Dalam perspektif fiqh siyasah praktik pengelolaan air HIPPAM menunjukkan penerapan prinsip musyawarah, amanah, keadilan dan ketaatan rakyat kepada pemimpin terlihat dari adanya pertemuan musyawarah, respon cepat pengurus terhadap keluhan serta kepatuhan masyarakat pada prosedur layanan.

Actions (login required)

View Item