ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

SELVI PUTRI CAHYANI, 1860103221032 and SYAMSUL UMAM, 198011092023211009 (2026) ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (210kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (189kB)
	Text BAB I.pdf Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pemerintah Daerah, Perguruan Pencak Silat, UU No. 7 Tahun 2012, Fiqh Siyasah. Fenomena konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dengan adanya aksi anarkis berupa perusakan fasilitas negara, yang menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola konflik yang dipicu oleh fanatisme kelompok di tengah struktur masyarakat yang religius namun rentan terhadap gesekan identitas. Masalah utama yang dikaji adalah kesenjangan antara mandat normatif pemerintah dengan realitas penanganan yang masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara berkelanjutan. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin utama, yaitu: 1.) kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 dengan fakta lapangan di Watulimo 2.) faktor-faktor penyebab ketidakefektifan penanganan akar konflik oleh otoritas setempat; serta 3.) tinjauan Fiqh Siyasah mengenai peran ideal pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan model Iceberg Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah koordinatif telah dilakukan melalui Bakesbangpol dan pihak kepolisian, implementasinya masih terkendala oleh mekanisme pencegahan yang lemah dan sifat organisasi paguyuban yang non-formal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan penting, yakni: 1.) secara normatif dasar hukum penanganan sudah memadai, namun secara empiris masih terjadi kesenjangan karena kebijakan pemerintah daerah cenderung fragmentaris dan hanya berorientasi jangka pendek; 2.) ketidakefektifan penanganan disebabkan oleh absennya regulasi teknis yang memiliki daya ikat sanksi serta lemahnya pengawasan terhadap anggota di tingkat akar rumput; dan 3.) dalam pandangan Fiqh Siyasah, efektivitas peran pemerintah harus diperkuat dengan mengintegrasikan prinsip maslahah dan ishlah ke dalam kebijakan yang lebih otoritatif untuk menjamin perdamaian abadi. Kesimpulannya, diperlukan transformasi strategi dari sekadar penghentian konflik menjadi pembinaan mental dan struktural yang menyeluruh bagi seluruh organisasi pencak silat.

Actions (login required)

View Item