TRANSPARANSI SISTEM REKRUTMEN PEKERJA DI CV KUWUT SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

AHMAD RIYAN ALVINDI, 1860103223249 and SITI KHOIROTUL ULA, 199002072019032017 (2026) TRANSPARANSI SISTEM REKRUTMEN PEKERJA DI CV KUWUT SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (333kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (196kB)
	Text BAB I.pdf Download (302kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tingginya tingkat pengangguran yang terus berlanjut, disertai semakin rumitnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, harus dipandang sebagai peringatan serius. Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan ketidakmampuan pasar kerja dalam menampung angkatan kerja, tetapi juga menegaskan rapuhnya peran perlindungan hukum ketenagakerjaan sejak fase awal hubungan kerja. Akibatnya, pencari kerja berada dalam posisi yang lemah, mudah ditekan, dan rawan menjadi korban proses rekrutmen yang tertutup, tidak adil, bahkan eksploitatif, karena mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum. Di tengah persaingan kerja yang semakin keras, rekrutmen seharusnya menjadi benteng awal perlindungan hukum bagi calon pekerja, bukan justru ruang abu-abu yang membuka peluang penyimpangan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan adanya jarak yang tajam antara aturan hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan praktik nyata yang terjadi (das sein). Ketimpangan ini terlihat jelas dalam mekanisme perekrutan tenaga kerja di CV Kuwut Sejahtera Kabupaten Blitar, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi, ketidakjelasan pemberian perjanjian kerja tertulis, serta perubahan kebijakan kerja yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur persetujuan yang transparan. Praktik semacam ini tidak hanya merusak prinsip transparansi, tetapi juga berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum dan semakin melemahkan perlindungan hak-hak normatif pekerja sejak tahap pra-hubungan kerja. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini secara tegas diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: (1) sejauh mana transparansi sistem rekrutmen pekerja di CV Kuwut Sejahtera Kabupaten Blitar; dan (2) sejauh mana kesesuaian sistem rekrutmen tersebut dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kritis dan objektif mengenai tingkat transparansi proses rekrutmen serta menilai kepatuhannya terhadap norma hukum ketenagakerjaan, sebagai pijakan penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung di lokasi penelitian, serta penelaahan dokumen yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis dengan mengaitkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga diharapkan mampu menghadirkan analisis yang komprehensif, tajam, dan bermakna bagi penguatan sistem rekrutmen yang adil dan transparan.

Actions (login required)

View Item