ANALISIS TERHADAP WACANA TRANSFER DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASHID SYARIAH

ACHMAD SYIVA SALSABILA, 1860103221110 and MUKSIN, 19890411201931015 (2026) ANALISIS TERHADAP WACANA TRANSFER DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN MAQASHID SYARIAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (586kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (222kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (118kB)
	Text BAB I.pdf Download (234kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong meningkatnya praktik transfer data pribadi lintas negara. Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade secara eksplisit membuka ruang bagi fasilitasi arus data lintas batas antara Indonesia dan Amerika Serikat. Joint statement ini menjadi titik krusial karena menempatkan data sebagai bagian dari agenda kerja sama ekonomi digital, sekaligus memunculkan implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Kondisi ini menjadi semakin signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengharuskan adanya kesetaraan tingkat perlindungan dalam setiap transfer data ke luar negeri. Namun, perbedaan mendasar antara model perlindungan data Indonesia yang bersifat komprehensif dan model sektoral yang dianut Amerika Serikat menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan perlindungan serta potensi implikasi konstitusional terhadap hak privasi warga negara Indonesia ketika data diproses di luar yurisdiksi nasional. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana pengaturan transfer data pribadi lintas negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait pertukaran data warga negara Indonesia dengan Amerika Serikat? 2) Bagaimana efektivitas perlindungan hak privasi warga negara dalam praktik transfer data pribadi lintas negara menurut hukum positif? 3)Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap praktik transfer data pribadi warga negara Indonesia ke luar negeri? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, prinsip perlindungan data modern, doktrin hak privasi sebagai hak konstitusional, serta teori efektivitas hukum. Pendekatan maqahid syari‘ah digunakan sebagai kerangka normatif-filosofis untuk menilai kesesuaian kebijakan transfer data lintas negara dengan tujuan kemaslahatan melalui telaah literatur hukum Islam kontemporer dan studi perbandingan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara normatif undang-undang tersebut telah menetapkan standar tinggi melalui prinsip kesetaraan perlindungan dan keharusan dasar hukum yang jelas bagi transfer data ke luar negeri; (2) Belum adanya parameter operasional penilaian kesetaraan perlindungan, fragmentasi kelembagaan pengawasan, serta perbedaan mendasar dengan model sektoral Amerika Serikat yang dinilai belum memberikan tingkat perlindungan setara. Kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan hak privasi warga negara ketika data berada di luar yurisdiksi Indonesia dan menimbulkan risiko kerugian sistemik; (3) Dari perspektif maqashid syari‘ah, praktik transfer data yang tidak menjamin keamanan dan kendali subjek data berpotensi mengancam perlindungan jiwa, mencederai kehormatan atau privasi, serta menimbulkan kerugian material. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan transfer data lintas negara harus diletakkan pada prinsip perlindungan hak dasar dan kemaslahatan, bukan semata pada kepentingan efisiensi ekonomi.

Actions (login required)

View Item