KONSEKUENSI HUTANG PIUTANG PADA PINJAMAN ONLINE PASCA KEMATIAN DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

REGAN DESTA SYAPUTRA, 126101211072 and YUSUF MARDHANI, 199108072022031001 (2026) KONSEKUENSI HUTANG PIUTANG PADA PINJAMAN ONLINE PASCA KEMATIAN DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (900kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (596kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (839kB)
	Text BAB I.pdf Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (498kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (820kB)

Abstract

Regan Desta Syaputra, NIM 126101211072, “Konsekuensi Hutang Piutang Pada Pinjaman Online Pasca Kematian Debitur Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard dan KUHPerdata Pasal 833 ayat (1)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Yusuf Mardani, M.H. Kata Kunci: Hutang Piutang, Pinjaman Online, Kematian Debitur, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Ahli Waris Penelitian ini membahas konsekuensi hukum hutang piutang pada pinjaman online pasca kematian debitur ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Pinjaman online sebagai bentuk layanan keuangan berbasis teknologi informasi telah berkembang pesat dan digunakan secara luas oleh masyarakat karena kemudahan akses dan kecepatan prosesnya. Dalam praktiknya, pinjaman online dilandasi oleh perjanjian hutang piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Kematian debitur sebelum pelunasan utang menimbulkan persoalan hukum mengenai kelanjutan perikatan, kedudukan utang dalam harta warisan, serta tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh ketiadaan ketentuan yang jelas dan eksplisit dalam banyak aplikasi pinjaman online yang mengatur mengenai akibat hukum kematian debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hutang piutang, hukum waris, dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, hutang pinjaman online yang ditinggalkan oleh debitur menjadi bagian dari harta warisan dan penyelesaiannya dibebankan pada harta peninggalan pewaris sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan utang bersifat terbatas pada nilai harta warisan yang diterima. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan hak sesama manusia, sehingga pelunasannya diprioritaskan dari harta peninggalan pewaris sebelum pembagian warisan kepada ahli waris. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian hutang pinjaman online pasca kematian debitur dalam perjanjian dan kebijakan aplikasi pinjaman online. Kejelasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta keadilan bagi ahli waris sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item