IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

RANGGA SATRIA DEWANTO, 126103213294 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER .pdf Download (506kB)
	Text ABSTRAK .pdf Download (226kB)
	Text DAFTAR ISI .pdf Download (212kB)
	Text BAB I .pdf Download (242kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB VI .pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (112kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah tentang kepariwisataan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata apakah sejalan dengan peraturan daerah dan prinsip Fiqh siyasah yang berlaku. Kurangnya informasi, infrastruktur, dan kebersihan lingkungan menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi demi menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai lokal. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pasal 24 dan pasal 26 Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan; (2) Bagaimana Kajian Yuridis terhadap substansi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kepariwisataan; (3) Bagaimana implementasi pasal 24 dan pasal 26 Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan dalam perspektif Fiqh siyasah. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis penerapan hukum sesuai fakta terhadap seseorang, masyarakat atau lembaga yang difokuskan pada suatu perilaku tertentu terhadap penerapan hukum. Penelitian yuridis empiris juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang mengambil suatu kenyataan di masyarakat, lembaga pemerintah, dan badan hukum Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) implementasi pasal 24 dan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, serta promosi yang kurang maksimal. Sementara itu, peran wisatawan dalam menjaga kelestarian objek wisata juga masih kurang, ditandai dengan perilaku yang tidak sesuai norma serta minimnya kesadaran terhadap etika berwisata. (2) kajian yuridis formil maupun materiil, Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana efektivitas pelaksanaan kedua pasal tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. (3) Berdasarkan perspektif Fiqh siyasah, implementasi pasal 24 dan pasal 26 peraturan daerah nomor 25 tahun 2016 tentang kepariwisataan seharusnya mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Baik pemerintah sebagai ulil amri maupun masyarakat/wisatawan memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item