PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT SAMPAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FIQH SIYASAH (Studi Di Kabupaten Blitar)

DELLA TRISNANDA PUTRI, 1860103222218 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2026) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT SAMPAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FIQH SIYASAH (Studi Di Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (216kB)
	Text BAB I.pdf Download (271kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (223kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang Tidak Mempunyai Tempat Sampah dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Siyasah (Studi di Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Della Trisnanda Putri, NIM 1860103222218, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2025, dibimbing oleh Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pedagang Kaki Lima, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam pengelolaan sampah, khususnya kewajiban menyediakan tempat sampah di lokasi usaha, yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan terganggunya ketertiban umum di Kabupaten Blitar. Meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat ketentuan sanksi pidana, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut belum berjalan secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011? 2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi pidana tersebut? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan sanksi pidana bagi pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif melalui penyajian data secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menyediakan tempat sampah di Kabupaten Blitar belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena aparat penegak Perda lebih mengedepankan pendekatan persuasif. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi tidak optimalnya penerapan sanksi pidana antara lain rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait. 3) Dalam perspektif fiqh siyasah, penerapan sanksi pidana tersebut dibenarkan selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban umum, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional serta disertai pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item