ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

ACHMAD FATHONI AL FAHMI, 126103201022 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (257kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (246kB)
	Text BAB I.pdf Download (248kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (183kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Abstract

Skripsi berjudul “ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” ditulis oleh Achmad Fathoni Al Fahmi, NIM 126103201022, dengan Bapak Yusron Munawir, S.H.I, M.H. Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Perda Pesantren, Hukum Islam, Hukum Nasional, Kabupaten Jombang . Penelitian ini berangkat dari realitas pluralisme hukum Indonesia yang membuka ruang bagi lahirnya peraturan daerah bernuansa syariah pascareformasi. Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai “kota santri” dengan ratusan pesantren menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Jombang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren. Regulasi tersebut dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, asas non-diskriminasi, serta maqāṣid al-syarīʿah. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kesesuaian Perda Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Jombang dengan hierarki dan asas sistem hukum Indonesia; (2) mengevaluasi Perda tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyah cabang fiqh siyasah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, syūrā, amanah, dan hisbah dalam ketatanegaraan. Jenis penelitian ialah library research dengan pendekatan yuridis-normatif. Data primer berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU 18/2019, UU 23/2014, Perda 1/2021); data sekunder berupa literatur fiqh siyasah, hukum tata negara, dan studi empiris pesantren. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan komparasi nilai siyasah dusturiyah terhadap normanorma Perda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Jombang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara umum sudah sesuai dengan sistem hukum Indonesia, namun masih terdapat celah dalam hal inklusivitas terhadap lembaga pendidikan agama lain, transparansi anggaran, dan distribusi bantuan yang belum merata. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan berpotensi menghambat tercapainya keadilan sosial dan efektivitas pengawasan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, meskipun Perda ini mencerminkan prinsip maslahah, ia masih kurang memperhatikan prinsip al-‘adl (keadilan), syura (musyawarah partisipatif), hisbah (pengawasan sosial), dan amanah (tanggung jawab). Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti santri perempuan dan anakanak serta pengawasan terhadap pelanggaran moral dan kekerasan dalam pesantren belum memadai. Oleh karena itu, Perda ini perlu direvisi agar lebih adil, inklusif, dan memiliki pengawasan yang lebih ketat, baik secara fisik maupun digital, demi menjaga kesejahteraan santri.

Actions (login required)

View Item