IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MIL ATUL ARIFAH, 126103202147 (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (755kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (173kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (28kB)
	Text BAB I.pdf Download (184kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

permasalahan gender yang terjadi di masyarakat diantaranya budaya patriarki, peminggiran atau pemiskinan, tingkatan antar gender, kekerasan, dan beban kerja ganda hal ini dikarenakan pola penafsiran dan pemikiran masyarakat yang masih minim akan pengertian gender. Permasalahan gender akan terus berkembang dan menjadi sebuah problematika berkepanjangan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini memicu keingintahuan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terkait Implementasi Peraturan Daerah tersebut di lingkungan masyarakat Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. Beberapa rumusan masalah tentang strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung, yakni: 1) Bagaimana penerapan pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung?; 3) Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung terhadap strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah berdasarkan perspektif fiqh siyasah?. Adapun tujuan penelitian ini: 1) Meninjau strategi pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sebagai dasar pemecahan masalah gender di Kabupaten Tulungagung; 2) Mengkaji sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 13 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung; 3) Meninjau peran pemerintah dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulungagungg sesuai perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris serta menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah kepercayaan, keteralihan, dan kepastian. Hasil penelitian tentang penerapan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal, dimana Dinas Keluarga Berencana Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Ana (DKBPPPA) setiap tahun sudah melakukan Bina Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), faktor mutase jabatan ditingkat internal OPD serta tidak ada transfer ilmu ditingkat internal pasca pelatihan menjadikan proses penguatan kelembagaan optimal Pengarusutamaan Gender (PUG) kembali ke nol, OPD sendiri belum bisa melakukan sosialisasi terkait PUG pada tingkat masyarakat. Kurangnya responsife gender dan anggaran desa menjadikan pembentukan program PUG belum optimal, sehingga tingkat pemahaman pengarusutamaan gender pada masyarakat Kabupaten Tulungagung masih rendah. Dalam hal ini sepenuhnya belum sesuai dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 2) Implementasi Peraturan Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, diwujudkan dengan DKBPPPA sebagai pelaksana pelatihan responsife gender pada OPD Kabupaten Tulungagung, pada indeks pembangunan daerah DKBPPPA melakukan pendampingan pembentukan Desa Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), pembangunan sumber daya manusia melaui Program Kerja (Pokja) PUG, dan pencegahan diskriminasi gender melalui website Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIPANDA) di Kabupaten Tulungagung; 3) Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman kebijakan pembangunan gender dituangkan dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah sesuai dengan Al -Qur’an surah An Nisa’ ayat 59 yang artinya Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan), makna ulil amri disini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dalam pemnuatan peraturan.

Actions (login required)

View Item