IMPLEMENTASI PEMENUHAN ALAT BANTU BAGI TUNANETRA PADA SAAT PENCOBLOSAN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PKPU NO. 12 TAHUN 2024 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

KHARIRATUL NAFI'AH, 126103212247 and KUTBUDDIN AIBAK, 197707242003121006 (2025) IMPLEMENTASI PEMENUHAN ALAT BANTU BAGI TUNANETRA PADA SAAT PENCOBLOSAN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PKPU NO. 12 TAHUN 2024 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (594kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (212kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (204kB)
	Text BAB I.pdf Download (294kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Khariratul Nafi’ah NIM. 126103212247. “Implementasi Pemenuhan Alat Bantu bagi Tunanetra pada saat Pencoblosan dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari PKPU No. 12 Tahun 2024 dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Bapak Prof. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. Kata Kunci: Alat Bantu Pemilu, Disabilitas Tunanetra, PKPU No. 12 Tahun 2024, Fiqih Siyasah, Pemilu Inklusif. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Namun, dalam praktiknya, hak politik kelompok disabilitas ini kerap terabaikan, khususnya dalam hal penyediaan alat bantu pencoblosan yang memadai dan setara. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara memenuhi hak-hak konstitusional warga tunanetra dalam proses pemilu. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra pada saat pencoblosan dalam pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana pemenuhan tersebut ditinjau dari PKPU No. 12 Tahun 2024? dan (3) Bagaimana pemenuhan tersebut ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyandang tunanetra yang menjadi pemilih, pengurus PERTUNI Tulungagung, serta perwakilan dari KPU Kabupaten Tulungagung. Selain itu, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan teori Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra di Kabupaten Tulungagung masih belum merata dan bergantung pada inisiatif penyelenggara tingkat bawah. Secara normatif, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2024 yang menegaskan hak aksesibilitas pemilih disabilitas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah dan Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip keadilan, persamaan derajat, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak politik seluruh warganya secara utuh dan setara.

Actions (login required)

View Item