PERAN BAWASLU TULUNGAGUNG TERHADAP PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di BAWASLU Tulungagung)

NOVENDA ACALIPHA, 126103212227 and NURUSH SHOBAHAH, 198905102018012003 (2025) PERAN BAWASLU TULUNGAGUNG TERHADAP PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di BAWASLU Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (4MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (287kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (18kB)
	Text BAB I.pdf Download (293kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Novenda Acalipha, NIM. 126103212227, Peran Bawaslu Tulungagung Terhadap Pencegahan Ujaran Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (studi kasus di BAWASLU Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Pembimbing Nurush Shobahah M.H.I Kata Kunci : Bawaslu, Ujaran Kebencian, Pemilu, Hukum Positif, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ujaran kebencian selama Pemilu 2024 Pelaku ujaran kebencian yang melampaui batas kebebasan, keyakinan, dan ketertiban umum orang lain, jika dibiarkan akan berdampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Bawaslu Tulungagung, sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal, berupaya untuk mencegah dan menanggulangi praktik ujaran kebencian. Melalui berbagai program edukasi dan pengawasan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif ujaran kebencian serta pentingnya menjaga suasana kondusif selama proses pemilu. Peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang ITE, yang mengatur larangan kampanye bermuatan kebencian dan penyebaran informasi provokatif Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran Bawaslu Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian pada pemilu tahun 2024? 2. Bagaimana Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqih siyasah ?. Tujuan dari penelitian ini adalah :1. Untuk Menganalis Peran Bawaslu dalam Mencegah Ujaran Kebencian pada Pemilu Tahun 2024 ; Dan 2.Untuk Menganalisis Peran Bawaslu Tulungagung Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Pada Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :1. Peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan ujaran kebencian pada Pemilu Tahun 2024 dijalankan melalui beberapa langkah strategis, antara lain pengawasan aktif terhadap media sosial, penerimaan laporan dari masyarakat, edukasi publik, serta kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPU, Kominfo, dan aparat penegakxi hukum; Dan 2. Dalam perspektif hukum positif, peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung terhadap pencegahan ujaran kebencian telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang ITE, yang mengatur larangan kampanye bermuatan kebencian dan penyebaran informasi provokatif. Sementara itu, dalam perspektif fiqih siyasah, upaya Bawaslu merupakan implementasi prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan bagian dari siyasah dusturiyah, yaitu kebijakan negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat dan stabilitas sosial-politik.

Actions (login required)

View Item