TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGOPTIMALKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)

RIZKY DHEA NITA ARYANI, 1860103221055 and M. DARIN ARIF MU’ALLIFIN, 196411052001121001 (2026) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGOPTIMALKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (432kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (279kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (215kB)
	Text BAB I.pdf Download (268kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (213kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)

Abstract

Rizky Dhea Nita Aryani, 1860103221055, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung). Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M. Hum. Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Koperasi Desa Merah Putih, Kesejahteraan Masyarakat, Hukum Positif, Fiqh Siyasah. Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, koperasi ini telah melewati tahapan pembentukan secara administratif, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti koperasi baru menjalankan satu dari tujuh unit usaha, yaitu simpan pinjam, belum tuntasnya pembangunan gedung koperasi, serta belum tersedianya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur tata kelola koperasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga fokus dan pertanyaan meliputi 1.) kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan menurut hukum positif, 2.) kendala serta upaya kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Gempolan, 3.) Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gempolan merupakan kewenangan administratif (mandat) yang telah dilaksanakan melalui peran sebagai inisiator, fasilitator, motivator, dan pengawas, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, namun pelaksanaan kewenangan kepala desa pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti yang diamanatkan dalam Al Qur’an Surat An-Nisa Ayat (58). Namun, prinsip keadilan dalam hal pemerataan manfaat belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan modal.

Actions (login required)

View Item