KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DAN MAQASID SYARIAH

UBAIDATUR ROZIQOH, 1860102223282 and QOMARUL HUDA, 197304142003121003 (2026) KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DAN MAQASID SYARIAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (3MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (376kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (301kB)
	Text BAB I.pdf Download (391kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)

Abstract

Penelitian ini diletarbelakangi oleh sebuah fenomena praktik nikah siri yang menjadi media untuk melakukan poligami liar, dalam pernikahan tersebut terdapat unsur kebohongan atau penipuan. Dengan munculnya amandemen KUHP Pasal 402 yang berpotensi mengkriminalisasi praktik nikah siri sehingga menimbulkan perdebatan yang meluas di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang (1) pengaturan hukum terhadap nikah siri dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif pluralisme hukum, (2) kriminalisasi nikah siri dalam system hukum Indonesia perspektif maqasid syari’ah Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta kompilasi hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum nikah siri di Indonesia menunjukkan pola pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism): negara mengakui keabsahan substantif hukum Islam dalam perkawinan, namun menempatkan pencatatan sebagai instrumen administratif yang menentukan pengakuan hukum penuh, sehingga muncul ruang interlegalitas yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi hukum yang tidak pasti. (2) melalui pendekatan enam fitur sistem maqasid syari'ah Jasser Auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan), kriminalisasi nikah siri melalui Pasal 402 KUHP menunjukkan keselarasan yang bersifat bersyarat, bukan mutlak, dengan maqasid syari'ah. Kebijakan ini berpotensi melindungi kemaslahatan keluarga apabila diterapkan secara terbatas dan proporsional, namun berisiko menimbulkan mafsadah baru seperti semakin tersembunyinya praktik nikah siri, stigmatisasi terhadap perempuan, dan penerapan hukum yang selektif apabila diterapkan secara luas tanpa diimbangi kebijakan non-pidana seperti kemudahan itsbat nikah dan edukasi hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item