ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA JURU PARKIR BINAAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUSYARAKAH (Studi Pada Ruko Kawasan Diponegoro Desa Tamanan Kab. Tulungagung)

AURA YASMIN, 126101211015 and AMILIS KINA, 198508232023212030 (2025) ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA JURU PARKIR BINAAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FATWA DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUSYARAKAH (Studi Pada Ruko Kawasan Diponegoro Desa Tamanan Kab. Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (498kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (208kB)
	Text BAB I.pdf Download (503kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (921kB)

Abstract

Kata Kunci : Bagi Hasil, Juru Parkir dengan Dinas Perhubungan, Hukum Positif, Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan juru parkir binaan mengenai ketidakjelasan sistem bagi hasil dengan Dinas Perhubungan, khususnya terkait proporsi keuntungan dan beban kerja di lapangan. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung mengatur pembagian retribusi parkir, praktiknya sering kali tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil tersebut berdasarkan perspektif Hukum Positif serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip musyarakah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Tujuan dari penelitian ini adalah, 1) Untuk memaparkan Penerapan Sistem Perparkiran di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2) Untuk menganalisis Praktik Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan Dengan Dinas Perhubungan DiKawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, 3) Untuk menganalisis Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan Dengan Referensi Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan juru parkir dan pihak Dinas Perhubungan, serta dokumentasi terkait pengelolaan parkir di kawasan Ruko Diponegoro. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Sistem Perparkiran Di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan menerapkan sistem perparkiran non berlangganan. Parkir non berlangganan ini diterapkan dengan menggunakan karcis, pihak pengendara akan diberikan karcis dan ditarik uangnya karena telah parkir diarea tersebut. Untuk tarif setiap pengendara itu berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraannya. 2) Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, belum sepenuhnya sesuai, seperti halnya Dishub tidak memberikan honorarium, atapun tidak memberikan 50% dari hasil retribusi kepada pihak juru parkir binaan. Pendapatan juru parkir hanya murni dari sisa setoran retribusi parkir, dimana setoran tersebut telah ditetapkan oleh pihak Dishub. 3) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan Dengan Dinas Perhubungan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Musyarakah, belum sepenuhnya sesuai dikarenakan kerjasama ini tidak ada perjanjian secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad. Keuntungan serta kerugian terkadang terkesan membuat juru parkir terbebani, seperti halnya terlihat dalam keadaan sepi. Pihak jukir menyatakan bahwa harus menyetorkan uang yang telah ditentukan pihak Dishub, dan hal itu terkadang terkesan sedikit dengan keuntungan yang harus didapatkan pihak juru parkir.

Actions (login required)

View Item