NILAI-NILAI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN KONVENSI HAK ANAK DALAM PUTUSAN ḤAḌĀNAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

MAHYA AULIYA’ IZZABILLA, 1860102222245 and FRANDY ARGADINATA, 199301052025211007 (2026) NILAI-NILAI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DAN KONVENSI HAK ANAK DALAM PUTUSAN ḤAḌĀNAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (685kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (396kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (317kB)
	Text BAB I.pdf Download (427kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Konvensi Hak Anak dalam Putusan Ḥaḍānah di Pengadilan Agama Nganjuk” ini ditulis oleh Mahya Auliya’ Izzabilla, NIM. 1860102222245 dengan pembimbing Frandy Argadinata, M.H. Kata Kunci: Ḥaḍānah, Konvensi Hak Anak, Maqāṣid al-Syarī‘ah, dan Pengadilan Agama Nganjuk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa ḥaḍānah yang dipicu tingginya angka perceraian di Indonesia. Persoalan hak asuh kerap dipahami sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk ‘menguasai’ anak, dimana ḥaḍānah adalah hak yang melekat pada diri anak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan kasih sayang yang layak dari orang tua agar dapat tumbuh kembang dengan optimal. Kajian terdahulu terkait hak asuh didominasi menggunakan pendekatan maqāṣid klasik yang dinilai belum mampu merespons terkait persoalan di era kontemporer ini. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian kritis melalui maqāṣid al-syarī'ah kontemporer Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana keduanya sama-sama berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama setiap putusan ḥaḍānah. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan tentang 1) Untuk mengetahui putusan ḥaḍānah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025. 2) Untuk menganalisis putusan ḥaḍānah di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah dan Konvensi Hak Anak. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu literature research dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan ḥaḍānah di Pengadilan Agama Nganjuk. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa lima putusan ḥaḍānah Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025, Peraturan Perundang-Undangan meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta literatur terkait ḥaḍānah dan maqāṣid al-syarī'ah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim terhadap nilai maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) putusan ḥaḍānah di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2025 sebagian besar memberikan hak asuh kepada ibu sesuai Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, Majelis Hakim juga menerapkan contra legem dengan memberikan hak asuh kepada ayah demi perlindungan dan kepentingan terbaik anak. 2) Secara umum pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak. Akan tetapi, terdapat kesenjangan pada nilai keterbukaan, multidimensi serta pemenuhan hak anak untuk didengar pendapatnya dalam persidangan.

Actions (login required)

View Item