PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

RINDI KARISMA PUTRI, 1860102222202 and FABY TORIQIRRAMA, 199605072024031001 (2026) PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (872kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (210kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (100kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender” ini ditulis oleh Rindi Karisma Putri, NIM 1860102222202, dengan pembimbing Dr. Faby Toriqirrama, M.Ag. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keadilan Gender. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakadilan gender dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi hak suami dan istri dapat menjadi sumber ketidakadilan apabila proses penyusunannya tidak dilakukan secara setara. Hukum di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (UU Perkawinan) dan KHI telah mengatur perjanjian perkawinan, termasuk kaitannya dengan harta bersama. Namun, selama ini penelitian terkait perjanjian perkawinan lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal berupa keabsahan, bentuk, dan akibat hukumnya terhadap harta bersama. Penelitian ini berusaha menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI menggunakan perspektif keadilan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menguraikan peraturan hukum perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI, (2) menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI ditinjau dari perspektif keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan dan konseptual. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dan KHI) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peraturan bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang mengikat secara hukum di dalam Pasal 29, kemudian mengalami pembaruan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu, KHI memberikan peraturan yang lebih rinci di dalam Pasal 47-50. (2) Ditinjau dari perspektif keadilan gender, peraturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI belum sepenuhnya memberi ketentuan yang berkeadilan gender. Namun, secara normatif ketentuannya membuka peluang tercapainya kesetaraan, karena memberikan kesempatan yang sama bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan.

Actions (login required)

View Item