PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU AKSI VANDALISME DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO, 126103213309 and SATRIO WIBOWO, 199106172019031018 (2025) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU AKSI VANDALISME DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (749kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (359kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (223kB)
	Text BAB I.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (985kB)

Abstract

Muhammad Agung Nugroho 126103213309, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Aksi Vandalisme Dalam Perspektif Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Dan Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan dosen pembimbing : Satrio Wibowo., M.H. Maraknya aksi vandalisme di Kabupaten Trenggalek menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 pencegahan dan penerapan sanksi pada kasus vandalisme. Penelitian ini menguji implementasi sanksi yang ada, yang belum sepenuhnya menciptakan efek jera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Kabupaten Trenggalek, menilai efektivitasnya, serta menganalisisnya dari perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Penegak peraturan daerah (Satpol PP) dan pelaku vandalisme, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku vandalisme di Trenggalek masih terbatas pada sanksi administratif ringan, seperti teguran, kewajiban mengecat ulang, dan ganti rugi. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 belum pernah diterapkan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menangkap pelaku secara langsung dan lemahnya pengawasan. Dari sisi efektivitas, sanksi yang diberikan bersifat edukatif namun belum menimbulkan efek jera. Dalam perspektif fiqh siyasah, vandalisme termasuk ifsad fi al-ardh (perbuatan merusak di muka bumi) yang merugikan kepentingan umum. Sanksi administratif sejalan dengan konsep ta’zir karena menuntut pelaku bertanggung jawab, tetapi apabila tidak efektif, fiqh siyasah membolehkan penguasa memperberat sanksi demi kemaslahatan. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Perda Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 masih belum efektif sepenuhnya, baik dari perspektif hukum positif maupun fiqh siyasah. Diperlukan kombinasi strategi berupa penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pengawasan, serta penyediaan ruang ekspresi seni yang legal agar aksi vandalisme dapat diminimalisasi. Kata kunci: Vandalisme, Perda Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019, Sanksi, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item