ANALISIS KETATANEGARAAN DALAM SUMPAH JABATAN POLITIK KEPALA DAERAH DITINJAU DALAM FIQIH SIYASAH

WINDI RAHMA ANANTA, 1860103221099 and AHMADI ABDUL SHOMAD FAIZ NAHDHIYANTO, 198204212025211002 (2026) ANALISIS KETATANEGARAAN DALAM SUMPAH JABATAN POLITIK KEPALA DAERAH DITINJAU DALAM FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (915kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (762kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (335kB)
	Text BAB I.pdf Download (443kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (423kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Ketatanegaraan dalam Sumpah Jabatan Politik Kepala Daerah ditinjau dalam Fiqih siyasah” ditulis oleh Windi Rahma Ananta, NIM 1860103221099, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Dr. Ahmadi Abdul Shomad Faiz Nahdhiyanto, M.H. Kata Kunci: Sumpah Jabatan Politik Kepala Daerah, Ketatanegaraan, Fiqih siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran sumpah jabatan oleh kepala daerah di Indonesia menunjukkan lemahnya integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Berbagai kasus korupsi dan pelanggaran etika membuktikan bahwa sumpah jabatan sering kali hanya dipahami sebagai formalitas administratif dan belum mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, sumpah jabatan kepala daerah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk komitmen moral, hukum, dan konstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sumpah jabatan kepala daerah dalam perspektif ketatanegaraan dan fiqih siyasah guna memahami makna dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sumpah jabatan politik kepala daerah dalam perspektif ketatanegaraan dan fiqih siyasah serta mengkaji konsekuensi hukum terhadap pelanggaran sumpah jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, sumpah jabatan kepala daerah merupakan syarat konstitusional yang mengikat secara hukum dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam fiqih siyasah, sumpah jabatan dipandang sebagai amanah dan ba’iat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, dan masyarakat. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan dapat menimbulkan konsekuensi administratif, politik, pidana, serta sanksi moral dan keagamaan. Dengan demikian, sumpah jabatan tidak hanya memiliki dimensi formal yuridis, tetapi juga dimensi etik dan spiritual sebagai dasar integritas kepala daerah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item