PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM HAL PEMETAAN POTENSI SUMBER DAYA IKAN DAN PRAKIRAAN CUACA (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)

JAZILATUR RAHMAH, 1860103223250 and FAHMI ARIF, 198806092019031009 (2026) PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM HAL PEMETAAN POTENSI SUMBER DAYA IKAN DAN PRAKIRAAN CUACA (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (973kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (377kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (307kB)
	Text BAB I.pdf Download (354kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (277kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB)

Abstract

Jazilatur Rahmah, 1860103223250 “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)”. Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2026, Pembimbing: Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci: layanan informasi, pemberdayaan nelayan, prakiraan cuaca, potensi sumber daya ikan Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan yang besar, namun nelayan kecil masih menghadapi dua permasalahan utama, yaitu ketidakpastian hasil tangkapan dan tingginya risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan informasi pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca bagi nelayan, namun sejauh mana kewajiban ini telah dilaksanakan masih perlu dikaji. Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyediakan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca? 2) Bagaimana layanan informasi tersebut diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan? 3) Bagaimana penyediaan layanan informasi tersebut ditinjau dari perspektif fiqih siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyediaan layanan informasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan belum maksimal, karena nelayan masih mengakses informasi cuaca secara mandiri melalui BMKG dan membeli sendiri alat fish finder untuk pemetaan potensi ikan, ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan informasi belum memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). 2) Integrasi layanan informasi dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten belum terwujud karena kewenangan pengelolaan data berada di tingkat provinsi serta koordinasi antarlembaga belum terstruktur, sehingga indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi,sampai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) juga belum terpenuhi. 3) Dari perspektif fiqih siyasah, penyediaan layanan informasi ini sejalan dengan prinsip sadd adz-dzari’ah, kemaslahatan, dan keadilan, namun pelaksanaannya belum mencerminkan ketiga prinsip tersebut secara penuh. yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan amanah dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan layanan informasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi untuk memberdayakan nelayan kecil sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

Actions (login required)

View Item