ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

OCKTA VALLENTINO YOSSI, 126103212156 and LAILATUL NIKMAH, 196905202007102001 (2026) ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (228kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (136kB)
	Text BAB I.pdf Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Ockta Vallentino Yossi, 126103212156 “Analisis Yuridis Empiris Terhadap Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Lailatul Nikmah. M.Pd. Kata Kunci: Bantaran Sungai, Warung Kopi, Hukum Positif, Fiqih Siyasah, Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas usaha warung kopi yang berdiri di kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulungagung. Kawasan yang semestinya dilindungi sebagai zona lindung justru mengalami perubahan fungsi menjadi tempat usaha komersial tanpa izin, yang secara potensial dapat merusak lingkungan, mencemari aliran sungai, serta melanggar norma hukum tata ruang. Fenomena ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum positif di tingkat daerah serta belum adanya integrasi nilai etika Islam dalam pengelolaan ruang publik secara kolektif. Oleh sebab itu, diperlukan telaah yuridis dan normatif terhadap praktik ini agar dapat disikapi sesuai hukum negara dan prinsip fiqih siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana peran pemerintah terhadap penggunaan bantaran sungai oleh warung kopi di Kabupaten Tulungagung; (2) Bagaimana pendirian usaha warung kopi di sempadan sungai ditinjau dari hukum positif; dan (3) Bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi, praktik sosial, dan etika ruang publik dalam kerangka hukum negara dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum normatif dan nilai-nilai syariah untuk menilai efektivitas hukum daerah serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pemerintah belum memiliki perangkat hukum teknis yang tegas untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai. 2) Penggunaan kawasan bantaran oleh warung kopi belum sejalan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 38 Tahun 2011, serta belum memiliki dasar larangan eksplisit dalam Perbup No. 30 Tahun 2023. 3) Dari sisi fiqih siyasah, praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip maslahah ‘ammah, tadbīr al-milkiyah al-‘ammah, dan wilayah al-tadbīr sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan, lingkungan, dan kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item