PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI OPTIMALISASI PEMEKARAN DALAM FIQIH SIYASAH

AULIA SAFIRA PUTRI, 1860103222237 and MUHAMMAD AMIRIL A'LA, 199103172022031002 (2026) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI OPTIMALISASI PEMEKARAN DALAM FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (561kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (320kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (275kB)
	Text BAB I.pdf Download (251kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Pemekaran Dalam Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Aulia Safira Putri, NIM. 1860103222237, dengan Dosen pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H. Kata Kunci: Pemekaran Desa, Pelayanan Publik, Fiqih Siyasah Kesenjangan kualitas pelayanan publik antara kota dan desa menjadi masalah serius yang mendorong pemekaran sebagai solusi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi pemekaran desa menghadapi berbagai hambatan seperti masalah administratif, keterbatasan finansial, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Rumusan Masalah penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Optimalisasi Pemekaran dalam Meningkatkan Pelayanan Publik? Dan 2) Bagaimana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Fiqih Siyasah?. Tujuan Penelitian ini meliputi: 1) Menganalisis Optimalisasi Pemekaran dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Dan 2) Menganalisis Optimalisasi Pemekaran dalam Fiqih Siyasah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research) dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian ini memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, dukungan regulasi yang memadai, alokasi anggaran yang cukup, serta pengawasan yang efektif agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan dalam perspektif fiqih siyasah memperkaya praktik pelayanan publik melalui prinsip-prinsip khalifah (kepemimpinan), maslahah (kemaslahatan umum), keadilan, musyawarah (partisipasi), dan ihsan (pelayanan prima), yang menjadikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi standar formal tetapi juga bernilai etis dan spiritual.

Actions (login required)

View Item