ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN OTONOMI DESA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DESA DAN FIQIH SIYASAH

MOHAMMAD ROIS IKHWANUL ARIFIN, 1860103222236 and DIAN FERRICHA, 198412292018012001 (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN OTONOMI DESA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DESA DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (754kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (236kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (298kB)
	Text BAB I.pdf Download (245kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)

Abstract

Skripsi dengan Judul "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Otonomi Desa pada Sistem Pemerintahan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Desa dan Fiqih Siyasah" ini ditulis oleh Mohammad Rois Ikhwanul Arifin, NIM. 1860103222236, dengan dosen pembimbing Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H. Kata Kunci: Otonomi Desa, Undang-Undang Desa, Pemerintahan Desa, Fiqih siyasah. Latar Belakang ini menunjukkan bahwa Desa telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, namun otonominya mengalami pasang surut. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 merusak kemandirian desa dengan menjadikannya hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Meski Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berupaya mengembalikan otonomi desa, implementasinya masih terhambat dan belum sepenuhnya menjadikan desa sebagai entitas yang berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi nilai-nilai fiqih siyasah seperti musyawarah, amanah, kemaslahatan dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan berkelanjutan. Rumusan Masalah penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa sebelum adanya Undang-Undang Desa? 2) Bagaimana analisis hukum terhadap kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa ditinjau dari Undang-Undang Desa? Dan 3) Bagaimana kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa di Indonesia ditinjau dari fiqih siyasah? Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kedudukan otonomi desa dalam perspektif historis, yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan perspektif fiqih siyasah dengan prinsip-prinsip pemerintahan lokal dalam Islam. Metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan komparatif. Sumber bahan primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terbaru. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber kepustakaan fiqih siyasah. Hasil Penelitian ini menemukan tiga hal penting. Pertama, sejarah pengaturan desa dari era kolonial hingga reformasi menunjukkan ketidaksesuaian antara pengakuan formal dengan kewenangan nyata yang diberikan. Kedua, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membawa perubahan dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Ketiga, prinsip-prinsip fiqih siyasah seperti syura, amanah, keadilan, maslahah, Ahl al-Hall wa al-'Aqd, dan hisbah memiliki kesesuaian dengan konsep otonomi desa dalam Undang-Undang Desa, sehingga memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.

Actions (login required)

View Item