ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN DENGAN MENINGKATNYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)

IKFINA BIHA RIDA, 126102211041 and MASHURI, 196509131997031001 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN DENGAN MENINGKATNYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (539kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (133kB)
	Text BAB I.pdf Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)” yang dituliskan oleh Ikfina Biha Rida, NIM 126102211041, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025. Pembimbing Drs. Mashuri M.H.I. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perceraian, Analisis Yuridis Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya anak remaja yang masih dibawah umur 19 tahun sudah mengajukan nikah ke KUA tetapi ditolak oleh KUA karena kurangnya persyaratan nikah sehingga harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini membahas aspek yuridis terkait dispensasi kawin dengan meningkatnya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar. Untuk menganalisis secara yuridis pemberian dispensasi kawin yang semakin meningkat apakah ada korelasinya dengan meningkatmya perceraian, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak serta upaya menekan angka pernikahan dini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar?. 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap dispensasi kawin dengan meningkatnya angka perceraian ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Blitar ?. Tujuan dari peneltian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar. 2) Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap dispensasi kawin dengan meningkatnya perceraian ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam praktiknya.dan sosiologis dengan mengkaji data dari Pengadilan Agama Blitar serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin diberikan berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan, tidak ditemukan bukti kuat bahwa seluruh perceraian disebabkan oleh pernikahan dini. Sebaliknya, faktor utama penyebab perceraian lebih banyak berkaitan dengan masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakharmonisan, dan kehadiran pihak ketiga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin tetap sah secara yuridis sepanjang mengikuti prosedur yang ditentukan, dan diperlukan penguatan edukasi pernikahan serta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan calon mempelai sebelum permohonan dikabulkan.

Actions (login required)

View Item