Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)

SURYA ADI CHANDRA, 1860103221002 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2026) Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (159kB)
	Text BAB I.pdf Download (152kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg)” ini ditulis oleh Surya Adi Chandra, NIM 1860103221002, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Restitusi, Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perlindungan Korban. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan ekonomi bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan mengenai restitusi sebagai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Namun, dalam praktik peradilan, pemberian restitusi masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pertimbangan hakim maupun dalam pelaksanaannya, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemulihan korban secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg terkait pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual; dan (2) kesesuaian putusan tersebut dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan dokumentasi keputusan (case approach), melalui analisis terhadap putusan pengadilan serta bahan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2025/PN Bdg, restitusi telah dijatuhkan kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak korban. Pemberian restitusi tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas pemenuhan restitusi dan optimalisasi pemulihan korban, sehingga diperlukan penguatan dalam implementasinya agar tujuan keadilan yang berorientasi pada korban dapat tercapai secara maksimal.

Actions (login required)

View Item