IMPLEMENTASI PENGAMANAN KONVOI PERGURUAN SILAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KEAMANAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus di Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung)

DIANA YULISTIKARANI, 1860103222191 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2026) IMPLEMENTASI PENGAMANAN KONVOI PERGURUAN SILAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KEAMANAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus di Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (501kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (271kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (285kB)
	Text BAB I.pdf Download (267kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Pengamanan Konvoi Perguruan Silat yang Menyebabkan Gangguan Keamanan Masyarakat oleh Kepolisian (Studi Kasus di Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung).” Ini ditulis oleh Diana Yulistikarani, NIM. 1860103222191, dengan pembimbing/promotor Yusron Munawir, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Pengamanan Konvoi, Perguruan Silat, Penegakan Hukum, Kepolisian, Ulil Amri, Mas'uliyah al-Daulah al-‘Ammah, Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus kericuhan oleh ratusan massa hingga terjadinya pengeroyokan terhadap Wakapolsek Pakel. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan konvoi perguruan silat yang menyebabkan gangguan keamanan di Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung, mengenai implementasi pengamanan konvoi perguruan silat, serta kesesuaian pengamanan konvoi perguruan silat dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konvoi perguruan silat yang menyebabkan gangguan keamanan masyarakat di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, menganalisis implementasi pengamanan konvoi oleh kepolisian di Kabupaten Tulungagung, serta menganalisis pengamanan konvoi perguruan silat dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis penelitian menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, dan teori mas'uliyah al-daulah al-'ammah dalam fiqih siyasah. Hasil dari penelitian ini, kegiatan konvoi perguruan silat yang terjadi pada 15 September 2025 menimbulkan beberapa gangguan keamanan masyarakat, khususnya wilayah Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Beberapa gangguan keamanan yang dialami oleh masyarakat sekitar antara lain, pelanggaran lalu lintas seperti berkendara secara beriringan memenuhi seluruh ruas jalan, tidak mematuhi arahan petugas kepolisian, melanggar marka dan rambu lalu lintas, menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan, serta mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan yang membahayakan pengguna jalan lain. Implementasi pengamanan konvoi perguruan silat di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulunggaung belum sepenuhnya optimal karena fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perpol Nomor 7 Tahun 2023, pemantauan kepolisian belum mampu mengantisipasi peningkatan eskalasi situasi yang berujung pada pengeroyokan terhadap aparat. Pelanggaran yang terjadi dalam konvoi perguruan silat di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung telah memenuhi karakteristik situasi merah karena terdapat tindakan kekerasan berupa pengeroyokan terhadap aparat kepolisian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap pelaku pengeroyokan Wakapolsek Pakel. Dari perspektif Fiqh Siyasah, ditinjau dari teori Mas'uliyah al-Daulah al-'Ammah, negara tidak hanya bertanggung jawab melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencegah potensi gangguan melalui deteksi dini, pemetaan kerawanan, dan pengendalian massa yang efektif. Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada anggota perguruan silat agar tumbuh kesadaran untuk menjaga ketertiban dan menghormati aparat yang menjalankan tugas negara, sehinga pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat dapat terlaksana secara lebih efektif sesuai dengan prinsip Mas'uliyah al-Daulah al-'Ammah dalam Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item