REKLAMASI PANTAI JAKARTA SEBAGAI UPAYA PERLUASAN WILAYAH DARATAN DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN DAN FIQH BI’AH

LILIS HIDAYATI YULI ASTUTIK, 1712143040 (2018) REKLAMASI PANTAI JAKARTA SEBAGAI UPAYA PERLUASAN WILAYAH DARATAN DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN DAN FIQH BI’AH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (430kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (273kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (169kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text BAB II .pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (661kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (237kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Lilis Hidayati Yuli Astutik, NIM, Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan dan Fiqh Bi’ah, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Kata Kunci: Reklamasi Pantai Jakarta, Hukum Lingkungan, Fiqh Bi’ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus reklamasi pantai Jakarta yang menuai pro dan kontra. Ada golongan yang sangat mendukung kegiatan reklamasi pantai Jakarta ini dengan berbagai alasan yang mereka miliki. Namun tak sedikit yang menentangnya karena merasa sangat dirugikan oleh kegiatan reklamasi pantai Jakarta ini. Penulis sangat tertarik bagaimana jika reklamasi pantai Jakarta ini dilihat dari sudut pandang hukum lingkungan dan Fiqh bi’ah. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan? 2) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan ? 3) Bagaimana konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah ? Kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan. 2) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan. 3) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah. Metode penelitian yang digunakan peneliti memiliki jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalis data pada penelitian ini yaitu content analysis, comparative analysis dan critical discourse analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Reklamasi yang merupakan pengembangan kawasan pesisir pantai pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan pembangunan kawasan yang dibutuhkan perhatian khusus terhadap proses perubahan dari lingkungan hidup alami menjadi lingkungan buatan. Konsep reklamasi pantai Jakarta di dalamnya memuat aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berdasarkan data-data dan fakta yang diperoleh ternyata aspek ekonomi lebih dominan. Aspek sosial dan ekologi kurang diperhatikan. Masyarakat khususnya para nelayan merasa sangat dirugikan karena mereka harus kehilangan mata pencahariannya. Selain itu lingkungan khususnya wilayah laut mengalami kerusakan diantaranya musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai, pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi, serta akibat peninggian muka air laut maka daerah lain rawan tenggelam sehingga air asin laut naik ke daratan. Ini menyebabkan tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dapat disimpulkan bahwa konsep reklamasi pantai Jakarta tidak semata-mata dilakukan sebagai upaya perluasan wilayah daratan melainkan ada kepentingan lain yakni kepentingan bisnis. 2) Konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan adalah sebagai berikut: a) Menurut pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 1 mengatakan bahwa “ Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi.” Berdasarkan pasal ini konsep reklamasi pantai Jakarta tidak sesuai karena ketiga aspek tersebut belum terpenuhi. Aspek teknis mulai dari pengambilan material pasir dari beberapa lokasi yang berbeda sangatlah berbahaya karena bisa mengakibatkan hilangnya pulau tersebut. Kemudian dilihat dari Aspek lingkungan juga sangat memprihatinkan karena kehancuran ekosistem laut akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam. Aspek sosial dan ekonomi juga kurang mendapat perhatian karena belum adanya solusi bagi para nelayan yang nantinya akan kehilangan mata pencahariannya. b) Menurut pasal 34 Undangundnag Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 2 mengatakan bahwa “Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta persyaratan teknis pengambilan, pengurukan dan penimbunan material.” Ini menjadi penjelas bahwa ketiga aspek yang telah disebutkan dalam ayat 1 harus terpenuhi semuanya. Bila hanya salah satu aspek saja yang lebih dominan maka hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. c) Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 pengembang proyek reklamasi wajib memiliki instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup yaitu: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, serta instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan. d) Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 berbunyi, “Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.” Kemudian diperjelas oleh ayat 2 bahwa “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.” e) Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 pasal 101 ayat 2 mengatakan bahwa, “Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob, dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan Pantura.”Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan tidak sesuai apabila dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi tidak mendapat perhatian yang sama atau berat sebelah. Selain itu untuk melaksanakan reklamasi instrumen-instrumen penting seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 harus dimiliki. 3) Konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah adalah ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan pesisir pantai tidak melarang proyek reklamasi pantai. Tetapi, ajaran Islam memberikan persyaratan dalam pelaksanaannya yakni harus terjamin keselamatan aspek lingkungannya dan kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat dan sebesarbesarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu.

Actions (login required)

View Item