ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 PERSPEKTIF SOSIO LEGAL

AZIZATUL HIMMAH, 1860103222195 and SYAMSUL UMAM, 198011092023211009 (2026) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 PERSPEKTIF SOSIO LEGAL. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (764kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (344kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (222kB)
	Text BAB I.pdf Download (327kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (353kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (976kB)

Abstract

Azizatul Himmah, NIM. 1860103222195, 2026. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Perspektif Sosio Legal.” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing: Dr. Syamsul Umam, M.H. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada, Sosio Legal, Kota Blitar, PKPU No. 8 Tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata kompleksitas demokrasi lokal yang diwarnai oleh dinamika politik dan sengketa hasil. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHPU/WAKO/XXIII/2025 melalui perspektif sosio-legal, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah aspek yuridis formal, tetapi juga mengaitkan hukum dengan konteks sosial politik yang melatarbelakanginya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana dinamika sosial politik Pilkada Kota Blitar 2024 yang memunculkan sengketa, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal ditandai oleh tudingan praktik politik uang, pelanggaran alat peraga kampanye, serta perbedaan persepsi terhadap efektivitas pengawasan Bawaslu. Paslon 1 menekankan isu politik uang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip LUBER JURDIL, sementara Paslon 2 dan KPU menekankan kepatuhan prosedural dan transparansi tahapan. Perbedaan narasi ini memperlihatkan bahwa hukum dipahami sebagai arena kontestasi politik, di mana aktor menafsirkan aturan sesuai kepentingan masing-masing. Dalam aspek pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi konsisten menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama. Permohonan Paslon 1 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, Mahkamah tidak memeriksa pokok perkara terkait dugaan politik uang maupun permintaan diskualifikasi Paslon 2. Putusan ini sejalan dengan pola MK dalam perkara sebelumnya, di mana syarat formil dianggap sebagai fondasi utama untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User:	1860103222195 AZIZATUL HIMMAH
Date Deposited:	16 Sep 2026 02:09
Last Modified:	16 Sep 2026 02:09
URI:	http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/72314

Actions (login required)

View Item