PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA IZIN ATASAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/PDT.G/2023/PA.TA)

SUKMA ANGGEL ARION, 1860102223275 and HUSNUL HAQ, 198307032011011017 (2026) PERCERAIAN ANGGOTA POLRI TANPA IZIN ATASAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/PDT.G/2023/PA.TA). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (891kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (261kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (227kB)
	Text BAB I.pdf Download (346kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Sukma Anggel Arion, NIM. 1860102223275, Perceraian Anggota POLRI Tanpa Izin Atasan dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah : Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/PDT.G/2023/PA.TA, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2026, Pembimbing: Dr. H. Husnul Haq, Lc, MA Kata Kunci: Anggota POLRI, Izin Atasan, Maqashid Al-Syari’ah, Pengadilan Agama, Perceraian Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan administratif bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mewajibkan izin atasan sebelum mengajukan perceraian. Dalam praktiknya, masih ditemukan perkara perceraian anggota POLRI yang diajukan tanpa izin atasan dan tetap diputus oleh pengadilan agama. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan izin atasan dalam proses perceraian serta relevansinya dalam perspektif maqāṣid syarī’ah. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, 1) Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara perceraian Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan? 2) Bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif maqasid al-syari’ah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta bahan hukum lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tetap menerima dan memutus perkara perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan karena izin tersebut dipandang sebagai syarat administratif internal institusi POLRI dan bukan syarat sah perceraian menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya alasan perceraian serta kemaslahatan para pihak. Dalam perspektif maqāṣid syarī’ah, putusan tersebut dinilai sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan ketenteraman rumah tangga. Namun demikian, kewajiban izin atasan tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga disiplin dan stabilitas institusi POLRI.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Islam Hukum > Hukum Keluarga Islam Peradilan Islam > Perceraian Hukum > Putusan
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	1860102223275 SUKMA ANGGEL ARION
Date Deposited:	28 Sep 2026 09:07
Last Modified:	28 Sep 2026 09:07
URI:	http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/72668

Actions (login required)

View Item