URGENSI REGULASI ANTI-DISINFORMASI POLITIK DI ERA KECERDASAN BUATAN: ANALISIS KRITIS ATAS DEEPFAKE, MICRO TARGETING DAN AI GENERATED CONTENT PADA PEMILU DALAM PERSEPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQIH SIYASAH

MEIDA NUR FADILA SYUHADA, 1860103222247 and YUSUF MARDHANI, 199108072022031011 (2026) URGENSI REGULASI ANTI-DISINFORMASI POLITIK DI ERA KECERDASAN BUATAN: ANALISIS KRITIS ATAS DEEPFAKE, MICRO TARGETING DAN AI GENERATED CONTENT PADA PEMILU DALAM PERSEPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (844kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (278kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (233kB)
	Text BAB I.pdf Download (397kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (237kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Urgensi Regulasi Anti-Disinformasi Politik di era Kecerdasan Buatan: Analisis Kritis atas Deepfake, Micro Targeting dan AI Generated Content dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah” ditulis oleh Meida Nur Fadila Syuhada, NIM. 1860103222247, dengan pembimbing/promotor Yusuf Mardhani, M.H. Kata Kunci: Disinformasi, Pemilu, AI, Regulasi, Hukum Tata Negara, Fiqih Siyasah Penelitian ini berangkat dari perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam praktik komunikasi politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemanfaatan teknologi seperti manipulasi konten visual dan audio, pemetaan preferensi pemilih secara tersembunyi, serta produksi konten politik secara masif menunjukkan munculnya bentuk baru disinformasi politik yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Fenomena tersebut mulai tampak secara nyata pada Pemilu 2024 di Indonesia dan menimbulkan ancaman terhadap integritas pemilu, kualitas kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya regulasi untuk menangani disinformasi politik dalam konteks pemilu di era kecerdasan buatan, dengan fokus pada fenomena Deepfake, micro targeting, dan konten yang dihasilkan oleh AI dari sudut pandang Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah, Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk dan dampak disinformasi politik berbasis kecerdasan buatan seperti Deepfake, Micro Targeting, dan AI Generated Content dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dan bagaimana urgensi regulasi anti-disinformasi politik di era kecerdasan buatan dalam persepektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan studi kasus serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, belum mampu merespons secara memadai tantangan disinformasi politik berbasis kecerdasan buatan. Ketiadaan norma khusus menimbulkan kekosongan hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas informasi yang benar serta partisipasi politik yang rasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum setingkat undang-undang, baik melalui perubahan Undang-Undang Pemilu maupun pembentukan undang-undang baru.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User:	1860103222247 MEIDA NUR FADILA SYUHADA
Date Deposited:	12 Oct 2026 01:40
Last Modified:	12 Oct 2026 01:40
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/72972

Actions (login required)

View Item