KEBERADAAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIQIH SIYASAH

NUR ARDILA, 12103193022 (2024) KEBERADAAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (913kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (106kB)
	Text BAB I.pdf Download (243kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam Perspetif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Nur Ardila, NIM. 12103193022, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, dibimbing oleh Abd. Khair Wattimena,M.H. Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 Studi ini dilatarbelakangi dengan munculnya Banyaknya konflik yang terjadi di Papua sudah menimbulkan kerugian dan keterpurukan yang begitu besar. Maka dari pemerintah wajib menemukan upaya penuntasan permasalahan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari wujudnya sebuah kesenjangan dengan daerah lainnya, peningkatan taraf hidup penduduk, penghormatan dan perlindungan langsung terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang butuh diselesaikan. Sehingga diperlukannya upaya dan strategi integrasi nasional yang bisa dilakukan dalam kebijakan otonomi khusus di Papua. Pertanyaan studi dari studi ini yaitu: 1) Bagaimana keberadaan daerah otonomi khusus di Papua? 2) Bagaimana otonomi khusus Papua dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 3) Bagaimana otonomi khusus Papua dalam Perspektif Dari Fikih Siyasah? Dengan capaian studi di bawah ini: 1) Untuk mengetahui keberadaan daerah otonomi khusus Papua 2) Untuk mengetahui otonomi khusus dalam Perspektif Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 3) Untuk memahami bagaimana otonomi khusus Papua dalam Perspektif Fikih Siyasah. Metode yang diterapkan melalui studi ini yakni metode normatif. Metode normatif hanya menggunakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, kontrak atau perjanjian, dan teori hukum. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan penelitian berupa a) Pendekatan Perundang-undangan, b) Pendekatan komparatif, c) Pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Banyaknya konflik-konflik yang terjadi di Papua sudah banyak menimbulkan kerugian dan keterpurukan yang begitu besar bagi penduduk di Papua. Maka pemerintah wajib untuk menemukan upaya penuntasan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dari wujudnya kesenjangan dengan daerah lainnya, peningkatan taraf hidup penduduk, penghormatan dan perlindungan dengan langsung terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus terselesaikan. Upaya pelibatan masyarakat dalam kebijakan otonomi khusus sangatlah diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 2) Otonomi khusus di provinsi Papua dalam perspektif pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kebijakan otonomi khusus di Papua menjadi satu diantara ranah bentuk dari wujudnya desentralisasi asimetris yang dirancang untuk mengakomodasikan kekhususan wilayah di provinsi Papua. Namun kebijakan desentralisasi asimetris tersebut sudah mengalami berbagai tantangan menjadikan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan yang di ekspektasikan. Maka dibutuhkannya revisi dan evaluasi kebijakan otonomi khusus. 3) Otonomi khusus di Papua dalam perspektif Fiqih Siyasah menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) memiliki tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat di Papua dalam mengatur daerahnya sesuai dengan nilai-nilai syura dan kemaslahatan.

Item Type:	Skripsi
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Hukum > Undang-undang
Divisions:	Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User:	12103193022 NUR ARDILA
Date Deposited:	21 Oct 2026 06:51
Last Modified:	21 Oct 2026 06:51
URI:	https://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/73173

Actions (login required)

View Item