IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR

AFRA ANNISA WIRYANINGRUM SUBROTO, 12103193130 (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (497kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (461kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (341kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahanan Berbasis Elektronik terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar” ini ditulis oleh Afra Annisa Wiryaningrum Subroto, NIM. 13103193130, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, M.H. Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan, Peraturan Presiden No 95 Tahun2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama di institusi birokrasi. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem pemerintahan berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah sebuah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di butuhkan suatu tindakan dengan tujuan dan sasaran seusai kebijakan. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apakah Implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berpengaruh terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar? Dengan tujuan penilitian ini sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik terhadap peningkatan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, menggunakan teknik simple random sampling dengan berlandas teori Slovin mengambil 95 responden dari total populasi 100 masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner dengan skala linkert kemudian dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas dan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui berdasarkan teori peningkatan kualitas pelayanan publik yang memiliki lima dimensi kualitas pelayanan publik menurut Zeithhaml, Parasurman dan Berry peneliti mendapatkan hasil semuanya berada pada kategori presentase Baik (berkualitas) sehingga impelementasi peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis Elektronik Membuktikan Berpengaruh Baik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Semuan poin pelayanan dari dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emhpahty mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. 2) Berkaitan dengan tinjauan Siyasah Dusturiyah, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sudah baik karena telah memberikan berbagai jenis pelayanan dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menyediakan fasilitas penunjang pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih sedikit terdapat kendala.

Actions (login required)

View Item