SISTEM PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung, Blitar)

DIAH EKA PERMATASARI, 126101202091 (2024) SISTEM PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung, Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (928kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (325kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (530kB)
	Text BAB I.pdf Download (656kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (435kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakjelasan dalam sistem pembulatan timbangan barang yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memerlukan peninjauan dari dua perspektif utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang dan mengatasi ketidakjelasan dalam pembulatan timbangan barang yang dilakukan oleh JNE dengan memastikan bahwa proses pembulatan timbangan dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Ini akan membantu memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan mempromosikan praktek bisnis yang adil dan bermoral. Penelitian ini terdapat 3 fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana sistem pembulatan timbangan barang pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung Blitar? 2. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen terkait sistem pembulatan timbangan tersebut? 3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pembulatan timbangan yang di berlakukan pada jasa pengiriman barang tersebut? Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu 1. Untuk mengetahui sistem dalam pembulatan timbangan barang pada jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Jl. Tanjung Blitar. 2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terkait sistem pembulatan timbangan tersebut. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pembulatan timbangan yang di berlakukan pada jasa pengiriman barang tersebut. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian didasarkan pada jenis penelitian yang telah dipilih yaitu yuridis empiris, maka pendekatan penelitiannya yaitu dengan menggunakan kualitatif, jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian dengan terjun ke lapangan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam praktiknya, penggunaan sistem per-kilogram oleh beberapa konsumen dianggap merugikan karena sistem pembulatan timbangan yang diberlakukan menyebabkan kerugian pada biaya pengiriman dan ketidak transparan informasi yang diberikan, sementara bagi konsumen yang lain, hal tersebut tidak menimbulkan kerugian yang signifikan karena yang terpenting barang sampai ketujuan. (2) Bentuk perlindungan hukum xx yang disediakan oleh JNE Sukorejo dianggap belum memadai. Meskipun sistem pembulatan timbangan dilakukan secara terbuka dan transparan, kenyamanan dan kepentingan konsumen tetap harus menjadi fokus utama. (3) Praktik pembulatan timbangan di JNE Sukorejo tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam. Banyak konsumen mengeluhkan kebijakan pembulatan yang tidak mematuhi aturan yang seharusnya diikuti, menyebabkan kerugian dalam biaya pengiriman dan ketidakjelasan dalam praktik pembulatan timbangan dapat menyebabkan penipuan dalam pengukuran dan membuat transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Actions (login required)

View Item