ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

RAKEEN SAFATASNIA, 126103203265 (2024) ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (719kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (654kB)
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (589kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (545kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (582kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (427kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (780kB)

Abstract

Peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum perlu menjadi perhatian lebih. Pasalnya Indonesia adalah negara hukum yang memilih demokrasi sebagai hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima utama lebih dari itu Undang-Undang Dasar 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam lingkup lembaga yudikatif peran perempuan penting. Namun, faktanya laki-laki lebih dominan. Perempuan dianggap perasa dalam memutuskan perkara. Indikator dalam peradilan membuktikan bahwa pada tingkat peradilan peran hakim perempuan hanya 19, tingkat banding sebanyak 6,3% dan sarjana 4,3%. Melihat fakta inilah penulis tertarik menguji bagaimana peran gender dalam pengisian jabatan hakim di Iindonesia. Dasar hukum pelaksanaan pengisian jabatan hakim perempuan didasarkan pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lebih jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1), dan (2) Pasal 28 Pasal 30 dan Pasal 31.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 126103203265 RAKEEN SAFATASNIA
Date Deposited: 25 Sep 2024 08:12
Last Modified: 25 Sep 2024 08:12
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/53523

Actions (login required)

View Item View Item