ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

RAKEEN SAFATASNIA, 126103203265 (2024) ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (719kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (654kB)
	Text BAB I.pdf Download (589kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (427kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (780kB)

Abstract

Peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum perlu menjadi perhatian lebih. Pasalnya Indonesia adalah negara hukum yang memilih demokrasi sebagai hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima utama lebih dari itu Undang-Undang Dasar 1945 telah secara nyata mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam lingkup lembaga yudikatif peran perempuan penting. Namun, faktanya laki-laki lebih dominan. Perempuan dianggap perasa dalam memutuskan perkara. Indikator dalam peradilan membuktikan bahwa pada tingkat peradilan peran hakim perempuan hanya 19, tingkat banding sebanyak 6,3% dan sarjana 4,3%. Melihat fakta inilah penulis tertarik menguji bagaimana peran gender dalam pengisian jabatan hakim di Iindonesia. Dasar hukum pelaksanaan pengisian jabatan hakim perempuan didasarkan pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lebih jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1), dan (2) Pasal 28 Pasal 30 dan Pasal 31.

Actions (login required)

View Item