IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya)

HAMIDAH SUCI WULANDARI, 126103201048 (2025) IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (758kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (340kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text BAB I.pdf Download (274kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan membuktikan bahwa pengawasan dan penyidikan produk harus diperhatikan, mulai dari awal pendaftaran hingga evaluasi pencatatan izin edar produk. Pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi isu yang menarik untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar? 2) Bagaimana implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan hukum positif? 3) Bagaimana implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan fiqih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk mencegah terjadinya Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar. 2) Menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar. 3) Menganalisis bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar pihak BBPOM sangat berperan penting dalam keberlangsungan pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar. Hal tersebut dibuktikan dengan pengawasan pre-market dan post-market. 2) Dari perspektif hukum positif, BBPOM melakukan berbagai upaya termasuk pengawasan pre-market dan post-market sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Namun, dalam berjalannya pemberdayaan terdapat beberapa ketidaksesuaian seperti kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya penyediaan modal hingga penegakan hukum yang masih lemah. 3) Dalam perspektif fikih siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM sesuai dengan konsep Siyasah al Syar’iyyah, Namun, kekurangannya adalah undang-undang masiih belum diimplementasikan secara maksimal oleh BBPOM Surabaya.

Actions (login required)

View Item