ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMBUATAN KARTU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Pakel)

DEA OKTA CAHYA SIREGAR, 126103213284 (2025) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMBUATAN KARTU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kecamatan Pakel). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (596kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (4MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (4MB)
	Text BAB I.pdf Download (4MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Dea Okta Cahya Siregar, 126103213284, Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muksin, M. H. Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Administrasi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pentingnya pelayanan administrasi kependudukan sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi melalui konsep Good Governance. Penerapan good governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di desa bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan sesuai aturan hukum sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) Bagaimana Penerapan Good Governance Dalam UU No 23 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Administasi Kependudukan Pada Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Kecamatan Pakel? 2) Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintahan Untuk Meningkatkan Penerapan Good Governance Dalam UU No 23 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pembuatan Kartu keluarga di Kantor Desa Kecamatan Pakel? 3) Bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance Dalam UU No 23 tahun 2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pelayanan Kartu Keluarga Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data yang diperoleh dilapangan, kemudian penyajian data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang ada dipenelitian yang sudah dirumuskan diawal.untuk pengecekan keabsahan dengan cara membandingkan data yang didapat antara beberapa narasumber kemudian dilakukan analisis dan juga diperiksa kebenarannya. Hasil penelitian ini sebagai berikut 1) Penerapan Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Desa Kecamatan Pakel sudah cukup baik. Aspek akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari ketelitian dalam laporan dan adanya pertanggungjawaban. Transparansi juga telah dioptimalkan melalui pemberian informasi yang lebih baik. Partisipasi masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam memperbaharui data kependudukan. Efektivitas ditunjukkan dengan penerapan pelayanan berbasis online melalui website, dan aturan hukum sudah memiliki Standarxiii Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan sesuai dengan peraturan. 2) Upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa Tamban dalam meningkatkan Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan pada pembuatan KK di Kantor Desa Tamban terbilang baik. Namun, penerapan E-Government belum berjalan optimal. Keterbukaan informasi dilaksanakan dengan baik, sementara kualitas sumber daya manusia (SDM) telah ditingkatkan melalui program pelatihan dan pengembangan kualitas. 3) Penerapan Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Desa Kecamatan Pakel Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah sudah cukup baik. Aspek akuntabilitas sudah baik telihat dari pertanggungjawaban dari staff. Transparansi sudah terbilang baik terlihat dari keterbukaan informasi pelayanan. Partisipasi pun sudah terbilang baik, Staff desa mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti sosialisasi. Penerapan efektivitas juga baik, menyelesaikan dokumen dengan waktu singkat. Penerapan aturan hukum sudah sudah terlaksana baik, staff desa menjalankan pelayanan sesuai aturan

Actions (login required)

View Item