IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DAN FIQH SIYASAH

SULTAN MAULANA AKBAR, 126103211093 (2025) IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (376kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (375kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (256kB)
	Text BAB I.pdf Download (495kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (415kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)

Abstract

Sultan Maulana Akbar, 126103211093, Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dosen Pembimbing Nurus Shobahah. Kata Kunci: Implementasi Pelayanan Publik, Dinas Sosial, Fiqh Siyasah Penelitian ini signifikan dilakukan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara profesional, berlandaskan hukum, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkualitas. Keberhasilan pelayanan, terutama dalam menangani kelompok rentan seperti ODGJ di Kabupaten Blitar, sangat dipengaruhi oleh evaluasi kinerja, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta integrasi nilai-nilai sosial dan keagamaan. Di sisi lain, fiqh siyasah sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial bagi ODGJ. Oleh karena itu, pemerintah dan Dinas Sosial harus mengedepankan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan hak asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat, sehingga tercipta pelayanan publik yang efektif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisa sejauhmana Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah. Selanjutnya permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini berupa bagaimana Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009? dan bagaimana Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur, mencakup berbagai jenis layanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan tersebut dijalankan berdasarkan prosedur yang sudah distandarisasi untuk memastikan kecepatan, kepastian, dan mutu layanan. 2. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial, dengan berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item