PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 171/G/2023/Ptun.Sby)

CHARISMA NING TIAS, 126103212177 (2025) PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 171/G/2023/Ptun.Sby). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Charisma Ning Tias, NIM. 126103212177, Penyelesaian Sengketa Hak Guna Bangunan Atas Tanah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 171/G/2023/PTUN.SBY), Progam Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Prof. Dr. Iffatin Nur, M. Ag Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa pertanahan antara Widowati Hartono selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4157, dengan lurah Lontar dari pihak lain yang menerbitkan dokumen administratif baru atas tanah tersebut. Objek sengketa berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat resmi, namun kemudian muncul beberapa surat keterangan tanah dan daftar mutasi yang diterbitkan di atasnya tanpa dasar hukum yang kuat. Sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa pertanahan tersebut melalui perspektif fiqih Siyasah, Khususnya dalam cabang Siyasah Dusturiyah yang membahas hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam prinsip keadilan, kepemilikan, dan tanggungjawab negara terhadap hak warga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan dan dasar hukum terhadap sengketa hak guna bangunan atas tanah dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 171/G/2023/PTUN.SBY? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 171/G/2023/PTUN.SBY ditinjau dari perspektif fiqih siyasah? Metode penelitian ini adalah yurisidis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach, konseptual, komparatif dan pendekatan putusan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer seperti putusan, peraturan perundang-undangan penyelesaian sengketa, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik dokumentasi dan library research. Analisis data langsung mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan. Mengkaitkan permasalahan ini dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah kemudian mempertimbangkan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 171/G/2023/PTUN.SBY mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan mengabulkan tiga dari sepuluh keputusan tata usaha negara (KTUN) karena dinilai melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan. Dasar hukum putusan ini mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 54 ayat (1) UU PTUN. Penggugat dinyatakan memiliki legal standing dan gugatan diajukan dalam tenggat waktu yang sah. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan pembatasan kewenangan pejabat administrasi. 2) Penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor171/G/2023/PTUN.SBY menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah, seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umum (al-masalih al-mursalah), dan musyawarah (al-mudawalah). Pengadilan bertindak sebagai pihak netral (tahkim) dan mengedepankan perlindungan terhadap hak atas tanah yang sah, mencerminkan nilai keadilan substantif dan etika hukum Islam dalam proses peradilan tata usaha negara.

Actions (login required)

View Item