DINAMIKA KEBIJAKAN PENDANAAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN SIYASAH SYAR’IYAH

SRI WAHYUNI, 1860103221023 and ABDUL KHAIR WATTIMENA, 1978080420221101 (2025) DINAMIKA KEBIJAKAN PENDANAAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN SIYASAH SYAR’IYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (616kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (301kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (230kB)
	Text BAB I.pdf Download (255kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)

Abstract

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan infrastruktur strategis nasional yang sejak awal dirancang menggunakan skema Business to Business (B2B). Namun, dalam proses pelaksanaannya terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mendorong perubahan kebijakan pendanaan dengan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan pemerintah. Perubahan skema pendanaan tersebut menimbulkan perdebatan, baik dari perspektif hukum keuangan negara maupun dari sudut pandang etika dan moral dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini permasalahan yang dikaji meliputi (1) Bagaimana Dinamika kebijakan pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam perspektif Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?, (2) Bagaimana Dinamika kebijakan pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam perspektif Siyasah Syar’iyah?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan prinsip pengelolaan keuangan negara serta menilai kebijakan tersebut berdasarkan nilai maslahah ‘ammah, keadilan (al-‘adl), dan larangan riba dalam perspektif Siyasah Syar’iyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dalam praktiknya pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melibatkan APBN melalui PMN dan penjaminan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023. Namun, kebijakan tersebut memunculkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, konsistensi kebijakan pemerintah dengan komitmen awal proyek, serta persoalan normatif dalam perspektif Siyasah Syar’iyah, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip maslahah ‘ammah, keadilan, dan penggunaan pembiayaan berbasis bunga.

Actions (login required)

View Item