ANALISIS YURIDIS FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SOUND HOREG DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN

ZUMNA NUR AFIFA, 1860103222190 and MUNIR, 196601211992031001 (2026) ANALISIS YURIDIS FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SOUND HOREG DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (953kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (448kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (185kB)
	Text BAB I.pdf Download (659kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (420kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg dalam Perspektif Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 19 96 tentang Baku Tingkat kebisingan” yang ditulis oleh Zumna Nur Afifa NIM.1860103222190 ini dengan pembimbing Dr. Munir, M.Hum. Kata kunci: Sound Horeg, Fatwa MUI, Kebisingan, Hukum Islam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg dalam perspektif Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Fenomena sound horeg berkembang di masyarakat sebagai bentuk hiburan menggunakan sound system dengan volume tinggi yang pada praktiknya sering menimbulkan kebisingan berlebihan. Kondisi ini tidak hanya mengusik ketertiban umum, tetapi juga beresiko mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh, lingkungan, serta hubungan sosial di masyarakat. Kebisingan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan resiko gangguan pendengaran, stress, insomnia, dan konflik sosial karena dianggap melanggar hak asasi masyarakat lain untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang tentram, nyaman dan aman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan studi terhadap undang-undang, pendekatan analitis serta konseptual. Data tersebut didapat melalui study kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang sejalan dengan topik yang akan diteliti. Tujuan dalam penelitian ini adalah;(1) untuk mengetahui latar belakang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2025 dalam mengharamkan Fenomena Sound Horeg. (2) untuk memahami bagaimana keterkaitan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Fatwa MUI Jawa Timur No 1 Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena sound horeg yang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada kemanfaatannya. Fatwa tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kaidah la darar wa la dirar, kaidah darul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih, serta tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, harta, dan ketertiban umum. Sementara itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 memberikan dasar hukum positif untuk mengatur baku tingkat kebisingan agar tidak melebihi ambang batas yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak kualitas lingkungan hidup. Keterkaitan keduanya terletak pada kesamaan tujuan, yaitu mencegah kerusakan, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 saling melengkapi sebagai landasan normatif dan yuridis dalam pengendalian kebisingan sound horeg di masyarakat.

Actions (login required)

View Item