ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN WISATA PANTAI TAMBAKREJO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)

HILDA MELLY AGUSTIN, 1860101221028 and HIBA FAJARWATI, 198108232025212011 (2026) ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN WISATA PANTAI TAMBAKREJO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (994kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (345kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (162kB)
	Text BAB I.pdf Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAT RUJUKAN.pdf Download (180kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)” ini ditulis oleh Hilda Melly Agustin, NIM 1860101221028, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan Dosen Pembimbing Ibu Hiba Fajarwati SH. LL.M. Kata Kunci: Kerjasama Pengelolaan Wisata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fiqih Muamalah, Musyarakah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo yang melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, serta Pemerintah Desa Tambakrejo melalui BUMDes. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa koordinasi yang belum optimal serta pembagian kewenangan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami: (1) Bagaimaan mekanisme dan prosedur kerjasama pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan (2) Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo ditinjau dari fiqih muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)mekanisme kerjasama pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo dilaksanakan melalui tahap musyawarah, kesepakatan, penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), pelaksanaan hak dan kewajiban, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian sengketa. Kerjasama tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan mencerminkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, iktikad baik, serta pacta sunt servanda. (2) Ditinjau dari fiqih muamalah, bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan akad musyarakah syirkah inan karena melibatkan beberapa pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan untuk mencapai manfaat bersama.

Actions (login required)

View Item