IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Ngunut, Kabupaten Tulungagung)

MUHAMMAD AZNIL IZZUDDIN, 1860103221094 and ABDUL KHOIR WATTIMENA, 197808042023211011 (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pasar Ngunut, Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (972kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (137kB)
	Text BAB I.pdf Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (176kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul; “Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan BPHTB Bagi MBR Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Ngunut, Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Muhammad Aznil Izzuddin, NIM 1860103221094, dengan pembimbing Dr. Abdul Khoir Wattimena M.H., Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPHTB, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Fiqh Siyasah, Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah layak. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bentuk kebijakan fiskal daerah yang bertujuan mengurangi beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktiknya, masyarakat kecil masih menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan administratif, dan kendala akses informasi mengenai fasilitas pemerintah. Kondisi tersebut menjadikan implementasi kebijakan perlu dikaji untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan (2) bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Ngunut serta instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan validitas data penerima manfaat. (2) Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan amanah karena bertujuan membantu masyarakat memperoleh rumah layak. Kebijakan tersebut memiliki nilai positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan transparan.

Actions (login required)

View Item