FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

MIATU SA’ADAH, 17104153020 (2019) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (563kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (396kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (387kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (447kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (215kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Miatu Sa‟adah, 1710153020, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Legislasi Undang-Undang di Indonesia (Studi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 201 9, Pembimbing: Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata kunci: fatwa MUI, legislasi, zakat, wakaf Latar belakang penelitian ini adalah adanya beberapa fatwa MUI dijadikan rujukan hukum dalam beberapa kasus. Meskipun dalam segi ketatanegaraan fatwa MUI tidak bisa menjadi landasan hukum karena bukan termasuk hukum yang legal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, fatwa MUI menjadi pertimbangan hakim dalam putusan sidang Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan Agama. Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah bahkan menjadi acuan dasar bagi Dewan Pengawas Syariah dalam regulasi keuangan di Bank Indonesia. Selain itu, dalam beberapa perundang-undangan MUI juga terlibat dalam proses pembuatannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: 1.) Bagaimana latar belakang legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? 2.) Bagaimana proses legislasi kedua Undang-undang tersebut? 3.) Bagaimana peran Fatwa MUI dalam legislasi keduanya?. Dengan tujuan penulisan untuk mengetahui latar belakang, proses legislasi, dan peran fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan kedua undang-undang tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, pengumpulan data hukum, dan pengolahan data. Dengan teknik analisa data berupa pengindentifikasian, pengolahan data, penafsiran, pendekatan hukum, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1.) Latar belakang Undang-undang mengenai wakaf adalah kurang maksimalnya praktik pengelolaan wakaf pada masa itu, dan munculnya wacana wakaf tunai, sementara Undang-undang mengenai zakat dilatarbelakangi adanya usulan untuk menyempurnakan Undangundang mengenai kelembagaan yang berwenang mengurusi Zakat. 2) Undangundang mengenai Wakaf diajukan oleh menteri Agama kepada Presiden, dengan sebelumnya meminta fatwa dari MUI mengenai kebolehan wakaf uang. Kemudian Presiden mengamanatkan kepada Menteri Agama untuk membahas bersama DPR, yang meliputi Rapat dengar Pedapat Umum, Rapat kerja, konsinyering, pengesahan oleh Presiden, rapat parnipura dan Pengundangan. Undang-undang mengenai Zakat diajukan oleh Menteri Agama kepada DPR yang dimasukkan dalam prolegnas 2005-2009, dilakukan dengan tahap Perencanaan yang meliputi rapat kerja, tahap penyusunan dan pembahasan yang meliputi rapat dengar, rapat konsinyering, kemudian tahap pengesahan dan Penetapan, dan Pengundangan. 3) xiii peran fatwa MUI dalam pembentukan Undang-undang wakaf adalah sebagai legitimasi kebolehan wakaf uang, sementara pada pembentukan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tidak ada permintaan fatwa MUI secara khusus untuk penyusunan RUU, namun keterlibatan lembaga MUI dalam proses perancangan RUU zakat, mengindikasi adanya kesesuaian fatwa MUI mengenai zakat dengan substansi yang dibahas dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat

Actions (login required)

View Item