KONSTRUKSI PEMBERITAAN PILPRES PERIODE 2019-2024 (CONVERSATION ANALYSIS KRIPPENDORFFPADA PROGRAM ACARA POJOK 7 JTV MASA TAYANG APRIL DITINJAU DARI SKKPU 1096 TAHUN 2018)

DEWI NURSILOWATI, 17304153024 (2019) KONSTRUKSI PEMBERITAAN PILPRES PERIODE 2019-2024 (CONVERSATION ANALYSIS KRIPPENDORFFPADA PROGRAM ACARA POJOK 7 JTV MASA TAYANG APRIL DITINJAU DARI SKKPU 1096 TAHUN 2018). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (489kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (183kB) | Preview

Abstract

Abstrak Nursilowati, Dewi, 2019, Konstruksi Pemberitaan Pilpres Periode 2019-2024 (Conversation Analysis Krippendorff Pada Program Acara Pojok 7 JTV Masa Tayang April Ditinjau Dari SK KPU 1096 Tahun 2018), Skripsi, Pembimbing: Luthfi Ulfa Ni’amah, M. Kom. I. Kata Kunci: Konstruksi Pemberitaan Media, SK KPU 1096 Tahun 2018, Akuntabilitas Publik, JTV, dan Pojok 7. Pemberitaaan pilpres yang terjadi di media penyiaran saat ini seringkali menjadi sumber konflik pada sistem sosial sebagaimana pengamatan peneliti dari kasus pecah kongsi media penyiaran di Indonesia saat pilpres 2014 lalu. Berita yang dikemas dengan bahasa persuasif dan merendahkan pihak lawan tentu menimbulkan gesekan antar kubu pendukung paslon. Televisi yang seharusnya menjadi kontrol sosial bagi masyarakat justru sebagai pemantik konflik. Penelitian ini perlu dikaji mengingat banyaknya monopoli frekuensi siaran oleh kandidat maupun partai politik. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan khusus pada media penyiaran Indonesia saat pemberitaan terkait pilpres sesuai dengan ketentuan SK KPU 1096 Tahun 2018 untuk mengetahui stasiun televisi mana yang menerapkan regulasi ini dan melanggar regulasi KPU serta P3SPS yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Seiring dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SK KPU 1096 Tahun 2018 pada stasiun televisi JTV dilihat dari program acara Pojok 7 sekaligus untuk mengetahui akuntabiltas publik yang dijaga oleh JTV melalui muatan siarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi formatif conversation analysis (CA) Krippendorff yang terdiri atas lima bagian: pause, overlaps, backchannels, conversational style, adjacency pairs. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pelanggaran SK KPU 1096 Tahun 2018 pada tayangan berita di program acara Pojok 7 hal ini dapat dilihat dari sebelas video yang telah dianalisis berdasarkan lima bagian conversation analysis. Konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh stasiun televisi JTV masuk dalam kategori aman tidak menyimpang dari P3SPS selaku tartib media penyiaran Indonesia. Akuntabilitas publik sebagai tolak ukur transparasi suatu pemberitaan juga telah dibubuhkan dalam setiap tayangan yang ada. Analisis ini sangat mendukung untuk mengkaji suatu pemberitaan politik yang penuh strategi, trik dan penggiringan opini publik melalui kata dan kalimat yang terlontar, serta ekspresi yang tersirat. Temuan pada penelitian ini adalah tidak ditemukan iklan kampanye yang melanggar ketentuan SK KPU 1096 Tahun 2018. Empat tayangan dari sebelas tayangan yang diteliti terdapat pause, pause di sini menunjukkan jeda yang dibuat oleh narasumber untuk memikirkan jawaban yang tepat, sebagai tanda tidak adaintervensi dari pihak JTV dibuktikan pada admosound. Sementara untuk overlaps terdapat dua tayangan yang bertujuan untuk melengkapi jawaban. Disarankan untuk penelitian mendatang dapat mengembangkan model Conversation Analysis (CA) sebagai alat untuk menganalisa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan politik, ilmu komunikasi, serta ilmu sosial humaniora lainnya. Dijadikan bahan acuan untuk mengkaji konflik yang timbul akibat kesalahpahaman dalam pemaknaan kata.

Actions (login required)

View Item