EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH

LUTVA NURUN NABILLA, 17104163050 (2021) EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (637kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (529kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (553kB)
	Text BAB II.pdf Download (811kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (518kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (304kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB)

Abstract

Sengketa partai politik merupakan persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini. Beberapa Partai Politik mengalami perselisihan internal diantaranya perselisihan kepengurusan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengatur bahwasanya perselisihan internal parpol harus diselesaikan di Mahkamah Partai. Akan tetapi, terdapat problematika terhadap pengaturan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai salah satu cita-cita hukum itu sendiri. Dalam pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yang diputuskan oleh suatu lembaga bernama Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan dari Mahkamah Partai Politik tersebut diatur bahwa bersifat final dan mengikat, namun dalam pasal 33 ayat (1) justru mengenal penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga kedua pasal ini menyebabkan kebingungan terhadap kedudukan dan eksistensi dari mahkamah partai itu sendiri sebagai lembaga internal partai yang menyelesaikan sengketa internal partai politik.

Actions (login required)

View Item