ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 71/PUU-XV/2017 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU INDONESIA PERSPEKTIF AL-GHAZALI

ASTRI FAUZIAH LATIF, 12103173048 (2021) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 71/PUU-XV/2017 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU INDONESIA PERSPEKTIF AL-GHAZALI. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Astri Fauziah Latif, NIM 12103173048, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XV/2017 Tentang Presidential Threshold Dalam Pemilu Indonesia Perspektifal-Ghazali, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. Kata kunci: Presidential Threshold, Al-Ghazali, Pengangkatan Kepala Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerapan ketentuan Presidential Threhold dalam pengangkatan pemimpin negara Indonesia. Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar dari munculnya uji materi yang menghasilkan Putusan MK No. 71/PUU-XV/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana putusan MK No. 71/PUU/-XV/2017 tentang Presidential Threshold dalam pemilu Indonesia ? 2) Bagaimana putusan MK No. 71/PUU/-XV/2017 tentang Presidential Threshold dalam pemilu Indonesia perspektif Al-Ghazali ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan & doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu 1) Pemilihan umum Presiden yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 yang secara mutatis mutandis mengakomodir pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada intinya bahwa ketentuan ambang batas atau Presidential Threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap dilakukan sebagaimana amanat Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017. 2) Konsep presidential threshold sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali dalam Al Iqtishod fi al I’tiqod. Dalam pemikirannya dijelaskan pengangkatan kepala negara ada dua cara salah satunya yakni dengan cara pemasrahan jabatan yang mendapat persetujuan dari mayoritas masyarakat.

Actions (login required)

View Item