PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN KERETA KELINCI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDANG, KECAMATAN KAUMAN, DAN KECAMATAN KOTA)

ANNAS ROBBYANA, 12103173106 (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN KERETA KELINCI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDANG, KECAMATAN KAUMAN, DAN KECAMATAN KOTA). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (815kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (284kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB)

Abstract

ABSTRAK ANNAS ROBBYANA, 12103173106, Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Kereta Kelinci di Kabupaten Tulungagung, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan, Kereta Kelinci Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya pelaku usaha kereta kelinci yang melakukan modifikasi kendaraan roda empat menjadi kereta kelinci. Modifikasi kendaraan secara individual ini belum memenuhi uji tipe dan uji berskala, sehingga hal ini berdampak pada keselamatan pekerja, keselamatan pengguna angkutan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Padahal Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas menyatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 3) Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan perpanjangan keabsahan data, triagulasi dan pendiskusian teman sejawat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kereta kelinci pada dasarnya merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berdasarkan perubahan bentuk, penggunaan, dan segi keselamatan atau keamanan kendaraan dijalan. 2) Penegakan hukum terhadap pengaturan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maksud dari penegakan hukum tersebut selain menjalankan perintah peraturan perundang-undangan, namun terlebih untuk melindungi khlayak secara lmengajarkan kepada setiap umat Islam wajib hukumnya untuk mematuhi ulil amri (pemerintah). Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi rakyatnya agar tercapai kemaslahatan umum. Dalam undang undang tersebut berisi tentang aturan-aturan yang merupakan bentuk penjabaran dari tujuan hukum Islam dalam hal menjaga jiwa (hifdz al-nafs).uas dalam berkendara di Tulungagung. 3) Islam

Actions (login required)

View Item