PERSEPSI DAN SIKAP ULAMA PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HIKAM TULUNGAGUNG TERHADAP PENGGUNAAN HAK IJBAR SETELAH BERLAKUNYA LARANGAN PEMAKSAAN KAWIN

BELLA OKTAVIA, 12850921002 (2024) PERSEPSI DAN SIKAP ULAMA PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL HIKAM TULUNGAGUNG TERHADAP PENGGUNAAN HAK IJBAR SETELAH BERLAKUNYA LARANGAN PEMAKSAAN KAWIN. [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (6MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Bella Oktavia, NIM 12850921002 “Persepsi dan Sikap Ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap Penggunaan Hak Ijbar setelah Berlakunya Larangan Pemaksaan Kawin” Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah,S.H.I,M.Hum. dan Dr. Nur Fadhilah, S.H.I.,M.H. Kata Kunci: Hak Ijbar, Pemaksaan Perkawinan, Persepsi dan Sikap Ulama Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual, kemudian negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satu pasalnya mengatur larangan pemaksaan perkawinan. Dalam hukum Islam diterangkan pada kitab Fathkul Qarib dan Fathkul Mu’in terdapat kewenangan wali mujbir dalam penggunaan hak ijbar. Hak ijbar merupakan kewenangan seorang wali mujbir untuk menikahkan anak perempuannya tanpa perlu izin dari anak perempuan tersebut. Praktik ijbar juga dilakukan oleh para ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam, berikut dengan pengajarannya. Setelah berlakunya UU TPKS tersebut perlu untuk mengkaji persepsi dan sikap ulama pondok pesantren tersebut karena terjadi pertentangan hukum negara dengan hukum Islam. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persepsi ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin?; 2) Bagaimana sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin?; 3) Bagaimana persepsi dan sikap ulama Pondok Pesantren Roudlotul Hikam Tulungagung terhadap penggunaan hak ijbar setelah berlakunya larangan pemaksaan kawin ditinjau dari teori kesadaran hukum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan metode 1) Kondensasi data; 2) Penyajian data; 3) Kesimpulan. Selanjutnya guna memperoleh hasil yang akurat peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara 1) Triangulasi sumber; 2) Triangulasi teknik; 3) Triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Para ulama memiliki persepsi yaitu UU TPKS tidak tepat apabila mengatur masalah kebolehan dan keabsahan perkawinan, karena masalah perkawian diatur lebih khusus dalam UU Perkawinan dan KHI. Kemudian, kitab fiqih menerangkan hak ijbar yang berisi kebolehan pemaksaan perkawinan, berdasar pada ketentuan tesebut penggunaan ijbar masih dapat dilakukan; 2) Para ulama memiliki sikap tidak berpedoman terhadap pelarangan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS. Para ulama masih berpedoman pada kitab fiqih untuk mengajarkan kebolehan penggunaan ijbar dalam pemaksaan perkawinan dan menunggu kesepakatan ulama (bahtsul masail) yang dapat menentukan status hukum baru terkait pertentangan hukum pada permasalahan tersebut; 3) Ditinjau dari teori kesadaran hukum, persepsi dan sikap para ulama cenderung berorientasi dan patuh terhadap hukum Islam. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang antara lain berdasarkan pada pengalaman dan pemahaman hukum Islam yang dipelajari dan diterapkan di pesantren salaf. Kurangnya kesadaran para ulama dalam mematuhi perundang-undangan yang berlaku disebabkan oleh keterbatasan interaksi sosial dengan masyarakat luas dan kurangnya wawasan tentang aturan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item