POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA

FITRATUL AZIZAH, 126103201063 (2024) POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (284kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (41kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (281kB)
	Text BAB I.pdf Download (246kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Politik Hukum Sensor Konten Negatif Pada Layanan Over The Top (OTT) Luar Negeri Di Indonesia” ditulis oleh Fitratul Azizah, NIM 126103201063, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H. Kata kunci: Over The Top (OTT), Netflix, Lembaga Sensor Indonesia (LSF). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyiaran berbasis internet atau layanan over the top (OTT) menimbulkan fenomena sosial bagi kalangan masyarakat, dimana konten-konten didalamnya memiliki fungsi mempengaruhi audiens. Dengan memperhatikan banyaknya masyarakat yang sudah beralih dari media konvensional menjadi media berbasis internet (internet-based) sehingga sangat diperlukannya pengawasan terhadap penyelenggaran penyiaran layanan OTT yang bertujuan untuk menjamin kelayakan konten serta menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah. Beberapa konten yang disiarkan oleh layanan OTT salah satunya Netflix diketahui masih memuat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta karakter dan budaya Indonesia, dimana konten-konten negatif tersebut memuat adegan kekerasan, pornografi, LGBT, terorisme, hingga diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tanpa sensor. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana politik hukum mengenai pengaturan sensor konten negatif pada layanan Over The Top (OTT) luar negeri di Indonesia ? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konten pada platform Netflix yang menggunakan layanan Over The Top (OTT) ? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan cara menelaah sumber hukum yang terkait dengan permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Metode ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan dari sebuah permasalahan yang ada. Penelitian Yuridis Normatif biasanya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunkan pendekatan analisis dan deduktif. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini ialah: 1) Tahun 1916 dibentu Komisi Pemeriksa Film (KPF). Tahun 1942, Jepang membentuk Dinas Propaganda Tentara Pendudukan Jepang (Sendenbu Eiga Haikyuu Sha). Tahun 1952, instruksi sensor film semakin diperkuat. Diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/1964 yang menegaskan aturan bahwa film Indonesia yang dibuat harus mendukung ideologi Pancasila. Tahun 1992 dibentuk BSF atau Badan Sensor Film. Tahun 1994 disahkan PP Nomor 7 Tahun 1994, yang mengubah nama BSF menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). PP Nomor 7 Tahun 1994 dicabut dan disempurnakan dengan PP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film atas dasar pembentukan Kementrian/Badan/Lembaga/Organisasi. 2) Dalam fiqh siyasah, penyensoran konten, termasuk adegan porno dalam film, diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda dari hukum siyasah atau hukum negara. Islam memiliki pandangan yang kuat terhadap kebersihan dan kesejahteraan umatnya, yang mencakup penghindaran dari konten yang tidak pantas atau merugikan. Maka Penyensoran dianggap hal yang wajib dilakukan karena menimbulkan kemaslahatan daripada kemudharatan.

Available Versions of this Item

• POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA. (deposited UNSPECIFIED)
  • POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA. (deposited 24 Jul 2024 07:15) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item