ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PERATURAN ANTARA UU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN, UU TNI, DAN UU POLRI: TERKAIT DENGAN PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI DALAM PENGISIAN JABATAN ASN TERTENTU

MOCHAMAD AZIZ SHODIKIN, 126103202149 (2024) ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PERATURAN ANTARA UU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN, UU TNI, DAN UU POLRI: TERKAIT DENGAN PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI DALAM PENGISIAN JABATAN ASN TERTENTU. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (274kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (11kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (225kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)

Abstract

Mochamad Aziz Shodikin NIM. 126103202149. “Analisis Yuridis Tumpang Tindih Peraturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri: terkait dengan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam pengisian Jabatan ASN Tertentu”. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syariah UIN SATU Tulungagung. Pembimbing: Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M.IP. Kata kunci: Analisis Yuridis, Tumpang Tindih Peraturan, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), UU Polri Pasal 28 ayat (3), Harmonisasi Kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya TNI dan anggota Polri yang menduduki dan merangkap jabatan ASN tertentu. Meluasnya jabatan yang dapat diisi anggota TNI–Polri aktif ini menimbulkan problematik karena dari aspek hukum, fenomena ini bertentangan dengan UU yang berlaku. Dari aspek etik, fenomena ini menyebabkan pelanggaran etis khususnya “korupsi lunak”, dan dari aspek profesionalisme, dapat menyebabkan menurunnya kinerja anggota TNI–Polri aktif yang bersangkutan. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kepastian hukum pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu?. 2) Bagaimana upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri dalam konteks pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu?. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri Pasal 28 ayat (3) dan sekunder berupa teori-teori. Sedangkan analisis data melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Terjadi tumpang tindih peraturan antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri. Bahwa pengisian jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI/Polri supaya memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karier, namun hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang TNI dan Polri yang menyatakan bahwa pengisian jabatan ASN di luar TNI/Polri harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Tumpang tindih peraturan ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena adanya ketidakjelasan, menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, dan bersifat kontradiktif. 2) Upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan yaitu dengan melakukan kajian secara baik dan mendalam dalam proses pembentukan dan melakukan upaya keterkaitan satu dengan yang lain. Selain itu pengisian jabatan oleh prajurit TNI atau anggota Polri, ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen pada instansi yang bersangkutan dan bersifat resipokal serta melalui seleksi yang ketat. Pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI atau anggota Polri atau sebaliknya, harus disesuaikan dengan kompetensi dan talenta yang dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu harus melewati seleksi yang ketat dan sistematis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan instansi terkait.

Actions (login required)

View Item